Lindungi Karst, Pemkab-Karaton Tata Gunungkidul

Suasana Rapat Koordinasi Penataan Kawasan Gunungkidul di Hotel Santika Gunungkidul, Kamis (12/11/2026), mengarah pada satu perhatian utama: upaya lindungi karst di tengah perkembangan investasi dan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat membahas penataan wilayah dengan menekankan tertib administrasi pertanahan, kepatuhan perizinan, dan pelestarian lingkungan.

Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa GKR Mangkubumi menjelaskan, rapat tersebut memiliki dua agenda. Pertama, pembahasan dengan tim akademisi Fakultas Teknologi Mineral dan Energi UPN Veteran Yogyakarta mengenai karakteristik kawasan karst yang mendominasi Gunungkidul. Kedua, pembicaraan bersama Pemkab Gunungkidul dan Datu Dana Suyasa tentang persoalan serta tantangan penataan kawasan.

Penataan wilayah berbasis karakter karst

Pemahaman terhadap kondisi geologi dan karakteristik karst diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang sesuai dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Pembahasan itu berlangsung ketika aktivitas investasi dan pariwisata berkembang, sehingga pertumbuhan ekonomi perlu berjalan bersama kepastian hukum dan perlindungan alam.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan, pembangunan harus memperhatikan legalitas, kepatuhan terhadap regulasi, dan keberlanjutan lingkungan. Menurut dia, perencanaan kawasan yang tepat diperlukan agar perkembangan ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun mengancam kelestarian lingkungan.

Tiga pilar untuk lindungi karst Gunungkidul

Pilar pertama yang ditekankan ialah tertib administrasi dan legalitas pertanahan. Pemanfaatan tanah, termasuk Sultan Ground (SG) dan Tanah Kas Desa (TKD), harus sesuai dengan ketentuan hukum. Penggunaannya juga perlu didukung pendataan transparan dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi sosial tanah.

Pilar kedua mencakup integrasi dan kepatuhan perizinan berbasis risiko. Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan sebelum menjalankan pembangunan atau kegiatan usaha, antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta dokumen lingkungan seperti Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Pilar ketiga berupa pembangunan berwawasan pelestarian lingkungan. Investasi dan pariwisata diminta tidak mengabaikan ekosistem karst maupun kawasan pesisir. Pembangunan perlu mempertimbangkan keberlanjutan agar bentang alam, ekosistem, dan ketersediaan sumber daya air tetap terjaga.

Rakor tersebut dihadiri GKR Hayu, Wakapolres Gunungkidul, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta dekan dan tim pakar UPN Veteran Yogyakarta. Melalui forum itu, Pemkab Gunungkidul membahas penguatan sinergi lintas lembaga untuk merumuskan kebijakan penataan ruang yang berlandaskan regulasi dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Baca berita lain di Gunung Kidul