M. Ibnu Hajar Tekankan Ketepatan BLT DBHCHT Jepara

Wakil Bupati Jepara M. Ibnu Hajar menjelaskan pentingnya ketepatan dalam penyaluran BLT DBHCHT kepada 4.813 penerima di Kabupaten Jepara. Bantuan itu diserahkan secara simbolis di Gedung Serbaguna Klenteng Hian Thian Siang Tee, Kecamatan Welahan, Rabu (7/10/2026). Penerima terdiri atas buruh pabrik rokok dan petani tembakau yang berkaitan dengan sektor hasil tembakau. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Ibnu Hajar menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama pihak terkait harus memastikan penerima telah memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan proses BLT DBHCHT perlu dilakukan tertib, terbuka, sesuai jumlah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan wakil bupati itu disampaikan saat bantuan diberikan kepada perwakilan penerima dalam kegiatan penyaluran Pemerintah Kabupaten Jepara. Menurut Ibnu Hajar, ketentuan penerima menjadi dasar agar bantuan diberikan kepada kelompok yang sesuai.

“Penyaluran ini harus kita jaga bersama agar tepat sasaran, tepat jumlah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ibnu Hajar.

Program tersebut mencakup 4.772 buruh pabrik rokok dan 41 petani tembakau. Kedua kelompok itu menerima bantuan dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. BLT DBHCHT diarahkan untuk memberi dukungan kepada masyarakat yang bekerja atau memperoleh penghasilan dari sektor tembakau dan industri hasil tembakau. Data itu menjadi dasar penyaluran bantuan pada tahun 2026.

Ibnu Hajar Jelaskan Perlindungan Sosial

Ibnu Hajar menilai bantuan pemerintah tidak sebatas urusan penyaluran anggaran. Menurut dia, program tersebut juga mencerminkan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan. BLT DBHCHT ditempatkan sebagai bagian dari perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan tembakau di Kabupaten Jepara.

Ibnu Hajar juga menyebut perhatian pemerintah tidak hanya hadir melalui pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Masyarakat yang membutuhkan perlindungan tetap menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Pernyataan itu disampaikan bersamaan dengan penyerahan bantuan kepada perwakilan buruh pabrik rokok dan petani tembakau.

“Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga memastikan masyarakat yang membutuhkan bisa memperoleh perlindungan dan perhatian,” katanya. Keterangan tersebut menjelaskan posisi bantuan dalam kebijakan pemerintah daerah, yakni sebagai dukungan sosial bagi penerima yang masuk dalam kriteria.

Setiap penerima memperoleh Rp600.000. Bantuan itu merupakan gabungan nilai Rp300.000 per bulan untuk masa dua bulan. Dengan jumlah penerima mencapai 4.813 orang, Pemerintah Kabupaten Jepara mengalokasikan sekitar Rp2,88 miliar untuk penyaluran BLT DBHCHT tahun 2026.

Jumlah penerima tersebut menunjukkan penyaluran ditujukan kepada dua kelompok yang memiliki keterkaitan dengan sektor tembakau. Sebanyak 4.772 orang tercatat sebagai buruh pabrik rokok, sedangkan 41 orang lainnya merupakan petani tembakau. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada perwakilan penerima dalam kegiatan di Kecamatan Welahan.

Ketentuan BLT DBHCHT bagi Penerima

Pemkab Jepara menerapkan kriteria agar penerima bantuan sesuai ketentuan. Untuk buruh pabrik rokok, salah satu syaratnya adalah masa kerja lebih dari 10 bulan. Mereka juga harus bekerja pada pabrik rokok yang telah beroperasi lebih dari satu tahun. Ketentuan itu menjadi dasar dalam menilai kelayakan calon penerima dari kalangan pekerja.

Kelompok pekerja yang dapat menerima tidak terbatas pada buruh tetap. Buruh paruh waktu dan tenaga borongan juga dapat masuk kriteria apabila tugasnya terhubung langsung dengan proses produksi hasil tembakau. Ketentuan tersebut digunakan untuk memastikan bantuan diberikan kepada pekerja yang benar-benar terlibat dalam kegiatan produksi.

Sementara itu, pekerja distributor, marketing, sales, dan tenaga pemasaran tidak termasuk penerima BLT DBHCHT. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa hubungan langsung dengan kegiatan produksi menjadi pertimbangan. Bantuan tidak diberikan kepada seluruh pekerja yang berada dalam rantai usaha, melainkan kepada kelompok yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Petani tembakau juga tercatat sebagai bagian dari penerima dalam penyaluran tahun 2026. Mereka termasuk kelompok yang memiliki keterkaitan dengan sektor tembakau dan menerima bantuan dalam program yang sama. Data penyaluran mencatat 41 petani tembakau sebagai penerima dari total 4.813 orang.

Pemkab Jepara berharap bantuan dapat membantu kebutuhan sehari-hari buruh dan petani penerima. Bantuan sebesar Rp600.000 yang diterima merupakan akumulasi nilai bantuan selama dua bulan. Pemerintah daerah sekaligus menekankan keterbukaan pada setiap proses agar dana DBHCHT dapat dipertanggungjawabkan.

Penyaluran BLT DBHCHT tahun 2026 menjadi bagian dari pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pemerintah daerah menempatkan bantuan itu sebagai dukungan kepada masyarakat yang bekerja dan menggantungkan penghasilan dari sektor tembakau serta industri hasil tembakau. Proses penyaluran tetap diarahkan sesuai persyaratan bagi setiap kelompok penerima.

Dalam kegiatan di Welahan, pemerintah daerah kembali menekankan pentingnya ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, transparansi, dan pertanggungjawaban. Hal itu menjadi bagian dari pelaksanaan program agar bantuan diterima masyarakat yang memenuhi ketentuan. Buruh pabrik rokok dan petani tembakau tercatat sebagai penerima sesuai data penyaluran pemerintah Kabupaten Jepara.

Baca berita lain di Jepara