Netralitas ASN di Batang Terancam Sanksi Pidana

Netralitas ASN di Kabupaten Batang menjadi perhatian menjelang Pemilu 2024. Pejabat ASN yang mengarahkan bawahannya untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terancam sanksi pidana. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Batang Mahbrur dalam Rapat Koordinasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri di Hotel Dewi Ratih Batang, Kamis (3/10/2024).

Mahbrur mengatakan, regulasi pemilihan memuat sanksi pidana bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan kepala desa yang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Sanksi pidana bagi pelanggar netralitas ASN

Pelanggar dapat dijatuhi hukuman penjara selama satu hingga enam bulan. Selain itu, terdapat denda mulai Rp600 ribu hingga Rp6 juta. Bawaslu Batang juga mencermati potensi pengarahan ASN kepada bawahan. Mahbrur menyebut kategorinya masih rendah, tetapi kecenderungan pelanggaran dapat meningkat.

Dalam kegiatan kampanye, ASN dilarang menggunakan atribut kampanye atau terlibat secara aktif. Peserta kampanye adalah warga masyarakat, sementara ASN dan kepala desa tidak termasuk pihak yang diperbolehkan menjadi peserta kampanye.

Arahan pimpinan OPD dinilai tidak netral

Penjabat Sekda Batang Ari Yudianto menegaskan, arahan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah kepada bawahan untuk memilih salah satu pasangan calon merupakan bentuk ketidaknetralan. “Arahan tersebut adalah bagian dari ketidaknetralan, dan kita perlu menghindari hal itu,” tegasnya.

Ari juga menyampaikan bahwa Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki berupaya menjaga netralitas ASN melalui surat edaran dan sosialisasi di berbagai forum. Upaya itu diarahkan untuk meminimalkan pelanggaran serta menjaga proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.

Baca berita lain di Batang