Opini WTP ke-7 Diserahkan kepada Bupati Rembang

Opini WTP ke-7 secara berturut-turut diraih Pemerintah Kabupaten Rembang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Predikat tersebut diserahkan kepada Bupati Rembang, H. Harno, pada Kamis (5/6/2025).

Capaian itu diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024. Pemkab Rembang telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak 2018, sehingga pencapaian tahun ini menjadi raihan ketujuh secara beruntun.

Opini WTP ke-7 hasil pemeriksaan laporan keuangan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini diberikan kepada laporan yang dinilai disusun secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta bebas dari kesalahan material.

Bupati Rembang, H. Harno, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang dinilai telah bekerja keras serta menjaga integritas dalam proses pengelolaan keuangan. Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, yang jelas bersyukur. Namun, ini bukan semata-mata penghargaan, tapi juga pengingat untuk kita semua agar terus bekerja dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ujar Bupati Harno.

Tindak lanjut temuan BPK jadi perhatian

Harno menegaskan, raihan opini tersebut bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari proses perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Ia meminta tindak lanjut terhadap temuan BPK menjadi perhatian serius dan digunakan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan.

“Tindak lanjut dari temuan BPK harus menjadi perhatian serius. Kita jadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Saya harap semangat ini terus terjaga dan opini WTP dapat kita raih kembali di tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.

Pemkab Rembang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Komitmen itu juga diarahkan pada upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Baca berita lain di Rembang