PAD Purbalingga 2019 Capai Rp 305,9 Miliar

PAD Purbalingga pada 2019 mencapai Rp 305.996.806.188 atau 108,2 persen dari target. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyampaikan realisasi tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, Senin (22/6).

Realisasi pendapatan dan belanja daerah

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun anggaran 2019 tercatat Rp 2.076.658.114.142 atau 99,05 persen dari target. Selain PAD Purbalingga, pendapatan itu berasal dari transfer sebesar Rp 1.674.265.467.954 atau 97,1 persen dari target, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 96.395.840.000 atau 107,3 persen.

Realisasi belanja daerah mencapai Rp 1.701.313.169.024 atau 91,91 persen dari pagu APBD-perubahan 2019 sebesar Rp 1.850.966.050.000. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp 1.438.969.577.302 atau 93,63 persen, belanja modal Rp 262.136.781.292 atau 84 persen, serta belanja tidak terduga Rp 206.810.430 atau 10,34 persen dari pagu anggaran.

Transfer, pembiayaan, dan hasil pemeriksaan

Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga merealisasikan anggaran transfer sebesar Rp 361.414.681.400. Nilai itu mencakup transfer bagi hasil pendapatan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp 6.645.949.000 dan transfer bantuan keuangan sebesar Rp 354.768.732.400.

Realisasi pembiayaan bersih tahun anggaran 2019 tercatat Rp 116.063.497.291, yang berasal dari penerimaan pembiayaan Rp 125.149.497.291 setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp 9.086.000.000. Pengeluaran itu digunakan untuk tambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada empat perusahaan, yakni PD BPR Artha Perwira, Perumda Owabong, Perumda Air Minum Tirta Perwira, dan PT BPD Jawa Tengah.

Pada tahun yang sama, Kabupaten Purbalingga mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa sebesar Rp 129.993.761.009. Pemkab Purbalingga juga kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk keempat kalinya. Jumlah temuan pemeriksaan BPK turun dari 14 temuan pada 2018 menjadi 7 temuan pada 2019.

Baca berita lain di Purbalingga