Pajak Gunungkidul Diperkuat Penghargaan, Layanan Digital

Suasana Bangsal Sewokoprojo, Gunungkidul, diwarnai penyerahan penghargaan kepada wajib pajak, kapanewon, dan kalurahan pada Senin (26/10/2026). Kegiatan tersebut dirangkai dengan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pajak Gunungkidul menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul Putro Sapto Wahyono menjelaskan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD. Penerimaan itu berperan dalam pembiayaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menekankan peran panewu, lurah, dukuh, serta unsur masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan mempercepat penerimaan PBB-P2.

“Peran panewu, lurah, dukuh, serta seluruh unsur masyarakat sangat penting dalam mendorong kepatuhan dan mempercepat realisasi penerimaan PBB-P2,” ujar Putro dalam laporan kegiatan.

Pajak Gunungkidul Menguatkan Penerimaan Daerah

Pemkab Gunungkidul memberikan penghargaan kepada empat kapanewon dan 55 kalurahan yang melunasi PBB-P2 hingga 30 September 2026. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2025, saat tiga kapanewon dan 50 kalurahan tercatat menyelesaikan kewajiban tepat waktu. Apresiasi juga diberikan kepada wajib pajak dengan pembayaran terbesar pada 2025 untuk PBJT makanan dan/atau minuman, jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Ketetapan PBB-P2 Gunungkidul pada 2026 mencapai Rp 27,57 miliar, sedangkan realisasi penerimaan hingga 30 September 2026 tercatat Rp 23,44 miliar. Pada periode yang sama, realisasi PAD mencapai Rp 316,74 miliar atau 87,87 persen dari target Rp 360,42 miliar. Penerimaan pajak daerah berada di angka Rp 111,12 miliar atau 81,24 persen dari target Rp 136,76 miliar.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyampaikan apresiasi kepada wajib pajak dan pemerintah wilayah. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di 18 kapanewon dan 144 kalurahan. Ia menilai capaian penerimaan perlu diikuti peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, serta akses pembayaran.

SENAPATI Memperluas Pembayaran Pajak Digital

BKAD Gunungkidul memperkenalkan SENAPATI, atau Sistem Elektronifikasi Pembayaran Pajak Terintegrasi. Aplikasi itu menyediakan pembayaran pajak daerah melalui QRIS dan Virtual Account (VA) Bank BPD DIY, sekaligus mendukung pemantauan informasi pembayaran serta pelaporan pajak.

Endah meminta perangkat daerah, terutama panewu dan lurah, memberikan edukasi mengenai manfaat pembayaran nontunai. Pada Semester I 2026, skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Gunungkidul mencapai 95,3 persen, sementara aspek realisasi berada pada 52,50 persen. Per 26 Oktober 2026, penggunaan Kartu Kredit Indonesia telah diterapkan di 27 OPD dengan nilai transaksi Rp 3,3 miliar.

Pemkab Gunungkidul juga menyiapkan pengundian bagi wajib pajak yang melunasi PBB-P2 sampai 30 September 2026. Hadiahnya berupa dua unit sepeda motor dan tiga unit televisi. Melalui High Level Meeting TP2DD, pemerintah daerah memperkuat koordinasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan memperluas transaksi digital.

Baca berita lain di Gunung Kidul