Fakta Kunci
Workshop Peran Paralegal dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak digelar Pemkot Salatiga melalui DP3APPKB di Ruang Kaloka, Senin (2/11/2026). Kegiatan ini memperkuat peran paralegal Salatiga agar akses perlindungan bagi perempuan dan anak semakin luas.
Kepala DP3APPKB Suparli menjelaskan, paralegal dibekali kemampuan untuk membantu masyarakat memahami hak, mengidentifikasi kebutuhan korban, serta menghubungkan mereka dengan lembaga bantuan hukum dan layanan pendampingan. Peran tersebut dijalankan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan.
Suparli menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kepedulian, keberanian, dan tanggung jawab bersama. “Melalui workshop ini, kami berharap lahir paralegal yang kompeten, berintegritas, dan responsif dalam membantu masyarakat,” ujarnya.
Peran paralegal Salatiga dalam akses keadilan
Menurut Suparli, paralegal bukan advokat, tetapi dapat menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk memperoleh akses keadilan. Mereka membantu memastikan korban kekerasan terhubung dengan lembaga terkait, termasuk layanan pendampingan di DP3APPKB.
Ia juga menekankan Posbankum harus mudah dijangkau masyarakat. Saat terjadi kasus kekerasan, paralegal diharapkan mampu membantu korban dan memastikan proses rujukan berlangsung kepada pihak yang sesuai.
Materi workshop dan kerja sama pendampingan
Workshop menghadirkan narasumber dari Pusat Bantuan Hukum UIN dan Bagian Hukum Setda. Peserta memperoleh pemahaman mengenai hak korban, pencatatan kasus, mekanisme rujukan, serta koordinasi lintas lembaga.
Pada kegiatan itu, DP3APPKB dan PKK Kota Salatiga menandatangani nota kesepahaman. Acara juga dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada paralegal sebagai penghargaan atas kontribusi mereka dalam penanganan kasus kekerasan.
Melalui penguatan ini, Pemkot Salatiga mendorong paralegal dan Posbankum semakin dikenal serta dipercaya masyarakat. Korban kekerasan diharapkan tidak takut mencari pertolongan dan memperoleh pendampingan yang tepat, cepat, serta berpihak pada keselamatan dan hak-hak korban.
Baca berita lain di Jawa Tengah