Pekerja Gig Diminta Dilindungi dalam UU Ketenagakerjaan

Pekerja gig menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perlindungan dalam Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR pada 6 Oktober. Pakar hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M.(Adv)., Ph.D., menyampaikan pandangan itu pada Senin (12/10).

Nabiyla menjelaskan, pekerja gig mencakup orang yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan berbasis pesanan, seperti pengemudi ojek daring dan kurir. Menurut dia, UU Ketenagakerjaan dapat menjadi aturan utama yang melindungi berbagai jenis pekerja, termasuk mereka yang mendapatkan pekerjaan melalui aplikasi digital.

“UU Ketenagakerjaan seharusnya bisa jadi UU payung untuk beragam jenis hubungan kerja, termasuk di dalamnya hubungan kerja pekerja platform,” jelas Nabiyla.

Perlindungan pekerja gig dan keterbukaan algoritma

Nabiyla menilai aturan khusus untuk pekerja gig juga dapat dibuat selama tetap memberikan perlindungan yang memadai. Menurutnya, persoalan utama bukan semata-mata memilih antara UU Ketenagakerjaan atau aturan tersendiri, melainkan memastikan pekerja memperoleh hak dasar, termasuk penghasilan yang layak.

Pekerja gig memiliki pola kerja yang berbeda dari karyawan perusahaan pada umumnya. Mereka dapat menerima pesanan melalui aplikasi dan menentukan waktu bekerja, tetapi akses terhadap pesanan serta pekerjaan dapat dipengaruhi sistem aplikasi, penilaian kinerja, dan pembagian pesanan.

Karena itu, keterbukaan algoritma perlu diperhatikan. Algoritma merupakan serangkaian aturan yang digunakan aplikasi untuk mengolah informasi dan menentukan hasil tertentu. Nabiyla menilai pekerja perlu mengetahui cara kerja sistem, terutama ketika keputusan platform berdampak langsung pada pekerjaan mereka.

Jaminan sosial dan pelibatan pekerja

Jaminan sosial juga disebut sebagai bagian penting dari perlindungan pekerja gig. Selama ini, pekerja yang mendaftar secara mandiri harus menanggung sendiri biaya kepesertaannya. Nabiyla menilai cara tersebut belum cukup efektif untuk memastikan seluruh pekerja memperoleh perlindungan.

Ia berpandangan, pembiayaan jaminan sosial sebaiknya menjadi tanggung jawab bersama antara pekerja dan perusahaan penyedia platform digital. “Dengan pembagian tanggung jawab tersebut, perusahaan tidak hanya memperoleh manfaat dari pekerjaan yang dilakukan melalui platformnya, tetapi juga ikut mendukung perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja,” tegasnya.

Nabiyla juga menekankan perlunya melibatkan pekerja secara langsung dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Pekerja perlu diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan keberatan agar masukan tersebut benar-benar dipertimbangkan dalam perumusan aturan.

Menurutnya, penghasilan yang layak, keterbukaan sistem aplikasi, jaminan sosial, dan pelibatan pekerja perlu menjadi perhatian dalam pengaturan pekerja gig. Hal itu diperlukan agar perkembangan industri digital berjalan seiring dengan perlindungan bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya.

Baca berita lain di Pendidikan