Pelatihan Kapasitas Jurnalis Digelar Diskominfo Jepara

Kapasitas jurnalis di Kabupaten Jepara diperkuat melalui pelatihan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika di Aula Gedung OPD Bersama lantai 3, Selasa (10/11/2026). Puluhan jurnalis dari organisasi profesi serta media cetak, elektronik, dan daring yang bertugas di Jepara mengikuti kegiatan tersebut.

Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara Budi Sulistyawan menyampaikan bahwa pers memiliki peran penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Menurutnya, pers juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi publik dengan tetap menjaga akurasi, keberimbangan, dan nilai edukatif pemberitaan.

Salah satu narasumber, Ayu Prawitasari, menekankan bahwa pekerjaan wartawan mencakup rangkaian proses sebelum berita diterbitkan. “Wartawan tidak hanya menulis berita. Mereka harus meneliti, mengkaji, dan mengolah berita sebelum dipublikasikan,” jelas Ayu.

UKW mengukur kompetensi wartawan

Ayu menjelaskan materi Uji Kompetensi Wartawan sebagai instrumen untuk meningkatkan dan mengukur profesionalitas jurnalis. Proses kerja jurnalistik, menurut dia, meliputi pencarian fakta, verifikasi, penelitian, pengkajian, serta pengolahan informasi.

Pelatihan itu juga membahas tiga aspek penilaian kompetensi wartawan, yaitu kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan jurnalistik. Kemampuan tersebut diperlukan agar karya jurnalistik tetap memiliki mutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar Kompetensi Wartawan diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/XI/2023. Ketentuan itu digunakan sebagai pedoman pengukuran kemampuan wartawan dalam menjalankan tugas secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Dalam materi pelatihan disebutkan bahwa UKW bukan pembatas hak seseorang untuk menjadi wartawan. Uji tersebut merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik.

Etika dan verifikasi informasi

Pembahasan lain berfokus pada penerapan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008, wartawan perlu mengutamakan independensi, akurasi, keberimbangan, dan verifikasi atas informasi yang diperoleh.

Prinsip itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terutama Pasal 5 dan Pasal 7. Aturan tersebut memuat kewajiban pers menghormati asas praduga tak bersalah serta kewajiban wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Diskominfo Jepara menilai hubungan kerja dengan insan pers perlu diperkuat untuk mendukung penyebaran informasi berkualitas dan menangkal hoaks. Jurnalis didorong menjaga independensi serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya masyarakat.

Baca berita lain di Jepara