TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
JEPARA

Pelayanan Publik Jepara Raih Penghargaan dari Mendagri

pelayanan publik
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Penerima
H. Edy Supriyanta
Penghargaan
Pelayanan Publik Terbaik Kategori Fiskal Rendah
Waktu
Jumat, 30/8/2024
Lokasi
The Tribrata Hotel & Convention Center Jakarta
Layanan
JOSS, Wadul Bupati, dan portal SAMUDRA

Penjabat Bupati Jepara H. Edy Supriyanta menerima penghargaan atas kinerjanya meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Jepara. Penghargaan pelayanan publik itu diberikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 di The Tribrata Hotel & Convention Center Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Edy menerima penghargaan sebagai Pj Bupati dengan Pelayanan Publik Terbaik Kategori Fiskal Rendah. Ia menyebut penghargaan tersebut melengkapi 26 prestasi dan penghargaan yang diterimanya hingga Agustus 2024.

Pelayanan publik Jepara dinilai terbaik

Menurut Edy, kategori fiskal rendah berkaitan dengan ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pusat. Kondisi itu menjadi catatan sekaligus motivasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah Jepara.

Sejumlah layanan menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Jepara, antara lain aplikasi Jepara Online Smart Service (JOSS), layanan aduan masyarakat Wadul Bupati, dan portal SAMUDRA. Layanan perizinan juga disebut dapat memproses kebutuhan masyarakat dan investor dalam satu hari atau one day service.

Arahan Mendagri untuk penjabat kepala daerah

Dalam arahannya, Tito meminta para penjabat kepala daerah saling berkompetisi dan termotivasi memajukan daerah berdasarkan potensi masing-masing. Ia mengatakan proses penilaian melibatkan dewan juri yang independen dan profesional sehingga penghargaan dapat diberikan secara objektif.

Tito menjelaskan, penjabat kepala daerah diperlukan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah akibat pemilu serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Ia menyebut sekitar 101 daerah mengalami kekosongan jabatan kepala daerah pada 2022 dan 171 daerah pada 2023.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menunjuk penjabat kepala daerah sesuai aturan yang berlaku. Tito mengatakan aturan baru dari Mahkamah Konstitusi memungkinkan masa jabatan penjabat diperpanjang hingga pejabat definitif dilantik.

Baca berita lain di Jepara