Pembayaran PBB Jepara Terintegrasi QRIS Dinamis

Pembayaran PBB di Kabupaten Jepara diintegrasikan dengan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) agar wajib pajak dapat bertransaksi tanpa antre. Program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Jepara memperluas digitalisasi pelayanan, mempercepat penagihan, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati Jepara H. Witiarso Utomo mengatakan integrasi tersebut diarahkan untuk memastikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima wajib pajak tepat waktu. Pemerintah daerah juga menyiapkan pembayaran PBBP2 yang mudah, aman, dan tercatat melalui QRIS sehingga penerimaan pajak dapat mendukung pembangunan.

Pembayaran PBB Jepara melalui QRIS

Dalam wawancara di Pendopo R.A. Kartini, Rabu (4/2/2026), Witiarso mengingatkan agar penerapan inovasi tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat. “Yang perlu kita garis bawahi, jangan sampai penerapan dari inovasi ini menjadi kontra produktif terhadap tujuan yang kita harapkan,” kata Witiarso.

Ia meminta seluruh pihak menjalankan program secara cepat, terukur, dan transparan. Menurutnya, percepatan pembayaran PBB tidak cukup diukur dari angka penerimaan, tetapi juga dari kemudahan layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintah daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hasanudin Hermawan menjelaskan, program Gercep Sebar SPPT dan Bayar PBBP2 melalui QRIS 2026 ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian SPPT PBBP2 sekaligus mempercepat proses penagihan pajak daerah.

Target penerimaan dan jumlah objek pajak

Hasanudin menyebut realisasi penerimaan pajak daerah hingga 31 Januari 2026 masih relatif kecil. Penerimaan khusus PBBP2 tercatat 369.536.268 juta atau 0,52 persen dari target PBBP2 sebesar 71.280.000.000 miliar.

Ketetapan pokok PBBP2 2026 mencapai Rp. 76.948.519.500 miliar dengan 700.882 objek pajak. Angka itu naik 7,27 persen dibandingkan ketetapan pokok PBBP2 2025 sebesar 71.731.797.431miliar dengan 690.130 objek pajak. Kenaikan terutama berasal dari perusahaan besar, sedangkan kenaikan untuk masyarakat umum berkisar 1 hingga 2 persen.

Hasanudin menyatakan pemerintah daerah akan berusaha memenuhi target PBBP2 2026. Masyarakat dapat melakukan pembayaran PBBP2 melalui QRIS pada aplikasi pajak daerah sebagai bagian dari pelaksanaan program Jepara MULUS.

Baca berita lain di Jepara