Pembekalan Guru MTsN 4 Surabaya Soroti Tata Kelola BOS

MTsN 4 Surabaya menggelar pembekalan guru melalui penerangan hukum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Rabu (11/11/2026). Materinya mencakup integritas pendidik, tata kelola pendidikan, penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Tahun 2026, serta penerapan disiplin bagi peserta didik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Adnan Sulistiyono, S.H., M.H., menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan perlu ditopang kecakapan, tanggung jawab, integritas, dan pemahaman terhadap aturan hukum. Kegiatan itu dihadiri Kepala MTsN 4 Surabaya, jajaran komite madrasah, puluhan guru, serta tenaga kependidikan.

Dalam pemaparannya, Adnan menyampaikan bahwa madrasah berperan membentuk akhlak, adab, dan karakter generasi penerus bangsa. Ia menekankan bahwa nilai tersebut perlu tercermin dalam tata kelola lembaga melalui perilaku aparatur yang bertanggung jawab dan taat hukum.

Pengelolaan Dana BOS Madrasah

Plt. Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Surabaya, Fatkhul Mubin, S.Pd., M.Pd.I., menyebut pengelolaan pendidikan membutuhkan kehati-hatian. Menurut dia, pendidik perlu memahami karakter peserta didik sekaligus menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Adnan kemudian mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan BOS Madrasah Tahun 2026. Penggunaan anggaran harus mengikuti Kepdirjen Pendidikan Islam Nomor 2100 Tahun 2026 dan dilaksanakan sesuai tanggung jawab aparatur.

Setiap tahapan anggaran juga harus dijauhkan dari penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta penganggaran fiktif yang berisiko merugikan negara. Kepatuhan terhadap aturan ditempatkan sebagai bagian dari pencegahan persoalan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan.

Perlindungan Guru saat Mendisiplinkan Siswa

Materi lain mengulas perlindungan hukum bagi guru saat memberikan tindakan disiplin kepada peserta didik. Adnan merujuk UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP Nomor 74 Tahun 2008 sebagai dasar kewenangan guru dalam melaksanakan tindakan tersebut.

Kewenangan itu tetap harus dijalankan dengan memperhatikan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan hukum yang berlaku. Penjelasan tersebut diarahkan untuk mencegah potensi kriminalisasi profesi dalam pelaksanaan tugas pendidik.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyampaikan pembekalan dengan pendekatan preventif dan edukatif. Kegiatan itu memperkuat pemahaman pendidik mengenai integritas aparatur, tata kelola BOS Madrasah Tahun 2026, serta pelaksanaan disiplin peserta didik sesuai ketentuan.

Baca berita lain di Hukum