Pemberantasan Rokok Ilegal Diperkuat di Jepara

Pemberantasan rokok ilegal di Jepara diperkuat melalui seminar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai yang digelar Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kecamatan Nalumsari, Kamis (27/2/2025), untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai cukai serta perannya dalam mengawasi peredaran rokok ilegal.

Rokok ilegal berdampak pada penerimaan dan kesehatan

Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko mengatakan tema seminar penting, terutama bagi generasi muda. Menurut dia, rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Anak muda dinilai lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari peredaran produk tersebut.

Seminar itu diikuti sejumlah tokoh masyarakat. Edy, yang membuka acara, meminta para peserta menyebarkan informasi mengenai bahaya rokok ilegal kepada masyarakat luas. “Kami berharap, para peserta yang hadir, yang sebagian besar merupakan tokoh masyarakat, dapat ikut menyebarkan informasi tentang bahaya rokok ilegal ke masyarakat luas,” ujar Edy.

Edy mengungkapkan, Kabupaten Jepara menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sekitar Rp 21 miliar pada tahun ini. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan sektor kesehatan, termasuk pengadaan alat kesehatan dan dukungan bagi Puskesmas.

DBHCHT dan tiga pelanggaran rokok di Jepara

Selain sektor kesehatan, DBHCHT dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Penggunaannya mencakup pelatihan kerja serta Bantuan Langsung Tunai bagi buruh rokok dan masyarakat di sekitarnya. “Banyak manfaat yang diberikan dari DBHCHT ini. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggempur peredaran rokok ilegal yang merugikan semua pihak,” kata Edy.

Edy menyebut peredaran rokok ilegal di Jepara masih ditemukan. Ia mengatakan pemerintah daerah pernah memusnahkan rokok ilegal sebanyak satu truk di Pendopo RA Kartini. Seluruh rokok tersebut disebut berasal dari industri rokok di wilayah Jepara.

Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kudus, Ruwiya Purnama, mengatakan pelanggaran aturan cukai di Jepara terus menurun setiap tahun. Penurunan itu berkaitan dengan sosialisasi yang aktif di masyarakat, sehingga pemahaman mengenai fungsi dan manfaat cukai meningkat.

Ruwiya menyebut Jepara berada di posisi kedua sebagai penyumbang nilai cukai terbesar di eks-Karesidenan Pati. Ia menjelaskan, tiga pelanggaran rokok yang sering ditemukan ialah rokok polos, salah personalisasi, dan salah peruntukan. Rokok polos mencakup produk tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu.

Baca berita lain di Jepara