Pemeriksaan BPK Gunungkidul Ditindaklanjuti dalam Rakor

Pemeriksaan BPK di Gunungkidul ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Gunungkidul Sunaryanta di Ruang Rapat Handayani, Kamis (6/2/2025). Rapat itu dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kapanewon.

Sunaryanta meminta jajaran terkait menyiapkan data, paparan, dan dokumen yang dibutuhkan tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut dia, dukungan terhadap proses pemeriksaan harus diberikan secara cepat dan cermat karena menjadi bagian dari penilaian audit keuangan pemerintah daerah.

Pemeriksaan BPK Memerlukan Data dari OPD

“Kami berharap semua OPD dan Kapanewon bisa memberikan respons cepat serta menyiapkan dokumen yang diperlukan agar pemeriksaan dapat berjalan lancar dan hasilnya optimal,” ujar Sunaryanta.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putra Sapto Wahyono, menyampaikan BPK telah memulai pemeriksaan pendahuluan sejak Senin, 3 Februari 2025. Entri meeting bersama BPK telah dilakukan pada 5 Februari 2025.

Selain pemeriksaan rutin, BPK juga mengaudit penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik. Sapto meminta OPD terkait menyiapkan data transfer dan dokumen pendukung lainnya agar pemeriksaan BPK berjalan lancar.

Penghargaan dan Sanksi bagi Aparatur

Dalam rapat tersebut, Sunaryanta memberikan penghargaan kepada seluruh kepala OPD dan Panewu se-Gunungkidul. Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan selama empat tahun terakhir.

“Kinerja para kepala OPD dan Panewu sangat berperan dalam jalannya pemerintahan. Kami berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sunaryanta.

Bupati juga mengumumkan sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Dua ASN dari Kapanewon Panggang dan Purwosari diberhentikan dari jabatannya karena terlibat kasus asusila. Seorang pegawai Dinas Kesehatan dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat.

Sunaryanta meminta kepala OPD terus membina pegawai dan memastikan aparatur berpegang pada etika serta profesionalisme. Sementara itu, Putra menyebut Gunungkidul meraih peringkat kedua terbaik dalam pengelolaan DAK Fisik Tahun 2025 dan peringkat pertama dalam pengelolaan Dana Desa di DIY. Ia menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10.

Baca berita lain di Gunung Kidul