Pemeriksaan BPK Soroti Air Minum dan Dana Pendidikan

Ruang Bumikarta di kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul menjadi lokasi entry meeting pemeriksaan BPK, Rabu (21/10/2026). Pemeriksaan kinerja terinci itu menyoroti efektivitas penyediaan layanan air minum serta kepatuhan pengelolaan dana pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Agustin Sugihartatik menjelaskan, pemeriksaan kinerja tematik tersebut diarahkan untuk menilai efektivitas penyediaan air minum dan kepatuhan pengelolaan dana pendidikan. Tim BPK juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait selama proses berlangsung.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menyambut pelaksanaan pemeriksaan itu. Ia menyebut evaluasi BPK penting untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memastikan anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Pemeriksaan BPK pada layanan air minum

Pada sektor air minum, pemeriksaan mencakup pembagian peran pemerintah daerah sebagai regulator dan PDAM Tirta Handayani sebagai operator layanan. Penilaian itu juga berkaitan dengan efektivitas pengelolaan layanan serta upaya menghadapi tantangan penyediaan air bersih di Gunungkidul.

Kekeringan ekstrem menjadi salah satu perhatian dalam penyediaan air minum di wilayah tersebut. Kondisi itu menuntut pengelolaan layanan yang efektif agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Pemeriksaan juga dikaitkan dengan pencapaian target nasional di bidang penyediaan air minum.

Pengelolaan dana pendidikan ikut diperiksa

Selain layanan air minum, BPK memeriksa tata kelola anggaran pendidikan, termasuk kesesuaian penggunaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran pendidikan disebut mencapai 38,27 persen dari APBD Gunungkidul.

Ruang lingkupnya meliputi pengelolaan anggaran pendidikan wajib (mandatory spending), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta program revitalisasi sekolah. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh pengelolaan anggaran tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pengelolaan dana pendidikan diarahkan untuk mendukung mutu layanan pendidikan dan memperkuat penanganan berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Rangkaian pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 30 hari, terhitung sejak 21 Oktober hingga 19 November 2026. Pemkab Gunungkidul menyatakan terbuka dan kooperatif terhadap tim pemeriksa, sementara hasil evaluasi diharapkan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran bagi perbaikan tata kelola, peningkatan akses air minum, dan pengelolaan anggaran pendidikan.

Baca berita lain di Gunung Kidul