Pemkab Jepara dan UPP Sepakati Pengelolaan Gedung

Pemerintah Kabupaten Jepara dan Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Jepara menyepakati pengelolaan gedung di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Jepara. Penandatanganan Nota Kesepakatan berlangsung di Ruang Kerja Bupati Jepara pada Rabu (5/11/2025).

Kesepakatan pengelolaan gedung tersebut dilakukan untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelayanan publik. Gedung yang menjadi objek kerja sama memiliki luas 80 meter persegi dan berdiri di atas tanah milik Pemkab Jepara.

Pengelolaan Gedung untuk Pelayanan Publik

Kepala Kantor UPP Kelas II Jepara, Juwita Sandy Sary, mengatakan kerja sama itu mencakup pengelolaan salah satu gedung milik UPP Kelas II Jepara di Pelabuhan Penyeberangan Jepara. Menurut dia, langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengelola salah satu gedung milik UPP Kelas II Jepara yang berdiri di atas tanah milik Pemkab Jepara di Pelabuhan Penyeberangan Jepara. Ini merupakan langkah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Juwita.

Ia menyebut gedung itu akan dikelola secara kolaboratif oleh kedua pihak. Sebelumnya, pengelolaan bangunan telah berjalan bersama pihak ketiga. Hasil pengelolaannya juga menjadi bagian dari peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sinergi Pemkab Jepara dan UPP

Juwita menegaskan aset tersebut akan tetap dimanfaatkan secara produktif. “Kita bersinergi lagi. Selama ini sudah berjalan dengan pihak ketiga, hasil dari pengelolaan bangunan tersebut juga menjadi bagian dari peningkatan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dengan adanya aset ini, kita pastikan tidak tidur dan tetap produktif,” katanya.

Bupati Jepara Witiarso Utomo menyambut positif kesepakatan itu. Ia menilai kolaborasi Pemkab Jepara dan UPP Kelas II Jepara memperkuat pelayanan publik di bidang transportasi dan kepelabuhanan.

“Mudah-mudahan ini bisa mempererat koordinasi kita dalam pelayanan kepada masyarakat, dan tentu saja membawa manfaat bagi kita semuanya,” kata Witiarso.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jepara menegaskan bahwa kerja sama lintas instansi menjadi bagian dari upaya membangun daerah melalui kolaborasi. Ia juga menyampaikan bahwa setiap aset dan potensi daerah perlu berfungsi maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Penandatanganan itu turut dihadiri Asisten I Sekda Jepara Diyar Susanto dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara Deni Hendarko. Pengelolaan fasilitas tersebut diharapkan berjalan lebih efektif, produktif, serta memberi nilai tambah bagi masyarakat dan pendapatan negara.

Baca berita lain di Jepara