Pemkot Yogyakarta Perkuat Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan komitmen memperkuat perlindungan anak dalam penanganan kasus kekerasan. Upaya itu dilakukan melalui pemisahan penanganan aspek hukum dan kemanusiaan saat Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI, Selasa (5/5/2026), di Ruang Yudistira Balai Kota.

Hasto menjelaskan, proses hukum ditangani kepolisian. Pemkot Yogyakarta memberikan pendampingan hukum serta menangani pemulihan korban dan keluarga. Aspek kemanusiaan tersebut mencakup penanganan mental dan kesehatan bagi anak maupun orang tua yang terdampak.

Perlindungan anak mencakup pemulihan mental dan kesehatan

Dari sisi mental, Pemkot memberikan pendampingan psikologis kepada anak korban yang mengalami perubahan perilaku. Orang tua juga mendapat pendampingan karena mengalami dampak emosional. Pada aspek kesehatan, Pemkot menemukan bahwa pengasuhan yang tidak tepat turut memengaruhi kondisi fisik anak.

“Gangguan perkembangan berkaitan dengan aspek mental anak, sedangkan gangguan pertumbuhan berdampak pada kondisi fisik. Kedua hal ini menjadi fokus intervensi dalam proses pemulihan korban,” terang Hasto.

Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta Retnaningtyas mengatakan Pemkot memfasilitasi skema transisi pendidikan bagi anak-anak terdampak. Berdasarkan pendataan, 87 anak mengisi data untuk TPA transisi. Sebanyak 83 anak dinyatakan memenuhi syarat, 79 anak sudah memilih sekolah transisi, sedangkan empat anak masih dalam proses penentuan.

Tenaga lintas sektor mendukung pemulihan korban

Retnaningtyas menyebut layanan pemulihan melibatkan 41 psikolog klinis dari UPT PPA Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Puspaga Kota Yogyakarta, puskesmas, dan IPK. Pemkot juga melibatkan 18 nutrisionis, empat dokter spesialis anak dari RSUD Jogja dan RS Pratama, serta tambahan tenaga dari RSUP Dr. Sardjito.

Selain itu, terdapat 28 advokat yang memberikan pendampingan hukum kepada korban. Anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta Ahmad Syauqi Soeratno menilai langkah Pemkot berada pada jalur yang tepat karena mengedepankan kolaborasi lintas sektor.

DPD RI akan mengumpulkan dan melaporkan informasi hasil kunjungan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan bahan kajian Komite III. Kajian tersebut akan digunakan dalam perumusan kebijakan perlindungan anak yang lebih kuat. Ahmad menyebut respons sistemik dan kolaboratif diperlukan karena kasus serupa juga muncul di daerah lain.

Baca berita lain di Yogyakarta