Pemutakhiran Desil DTSEN, Pemkot Yogya Buka Loket Resmi

Rasa data desil kesejahteraan tidak sesuai kenyataan? Pemerintah Kota Yogyakarta kini menyediakan jalur pengaduan resmi lewat proses pemutakhiran desil DTSEN di loket khusus Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), lengkap dengan syarat bukti pendukung yang harus disiapkan warga.

Plt. Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Patricia Heny Dian Anitasari, menyebut pintu masuknya cukup sederhana: siapkan data atau eviden yang membuktikan ketidaksesuaian, lalu datang langsung. “Kalau ada data atau dukungan eviden yang bisa digunakan untuk perubahan desil, bisa dilakukan secara mandiri atau datang ke loket 8 dan 9 di Dinas Sosial,” katanya, Rabu (23/9).

Pemutakhiran Desil DTSEN Berlaku Dua Arah

Yang menarik, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsosnakertrans, Supriyanto, mengingatkan bahwa fasilitas ini bukan hanya untuk warga yang ingin turun peringkat. Warga dengan kondisi ekonomi yang membaik pun dianjurkan ikut melapor supaya statusnya diperbarui.

“Kalau mau mengajukan perubahan, bukan hanya yang dari besar ke kecil, tapi juga sebaliknya. Kalau memang kondisi sosial ekonomi sudah membaik, maka ajukan juga pemutakhiran data kondisi terbaru, supaya bantuan tepat sasaran,” jelas Supriyanto pada Kamis (24/9).

Tiga Jalur Pengajuan, Keputusan Akhir Tetap di Pusat

Satu hal yang perlu dipahami warga: Pemkot tidak punya kewenangan mengubah desil secara sepihak. Perannya sebatas memverifikasi dan meneruskan usulan, sedangkan keputusan akhir soal pemeringkatan tetap berada di tangan pemerintah pusat lewat sistem DTSEN.

Ada tiga cara mengajukan pemutakhiran desil DTSEN: lewat musyawarah kelurahan bersama RT/RW (Muskel), mandiri via aplikasi Cek Bansos, atau langsung ke portal BPS RI di dtsen-form.bps.go.id. Untuk jalur wilayah, warga tinggal melapor ke pengurus RT/RW dan kelurahan setempat, dilengkapi surat pernyataan yang sudah diketahui RT/RW serta lurah.

Menurut Supriyanto, siklus pembaruan data ini berjalan setiap tiga bulan. Sebagai gambaran skalanya, pada rentang Juli-September 2026 saja tercatat 11.137 keluarga menerima manfaat Program Keluarga Harapan dan 15.305 keluarga lainnya mendapat bantuan sembako di seluruh Kota Yogyakarta.

Status desil bukan angka sepele—ia menentukan siapa yang berhak atas PKH dan Program Sembako (desil 1 hingga 4) serta PBI-JKN (desil 1 hingga 5), sesuai Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026. Karena itu Pemkot terus mendorong warga rutin mengecek dan memperbarui datanya sendiri.

Informasi lengkap layanan ini dapat dipantau di kanal resmi warta.jogjakota.go.id. Kabar seputar layanan publik Yogyakarta lainnya tersedia di arsip kategori Yogyakarta situs ini.