Penanganan Karhutla Resmi Libatkan 54.394 Personel Gabungan

JAKARTA — Ribuan personel dari berbagai institusi dikerahkan pemerintah untuk penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mencatat, sejak Agustus 2026 total 54.394 personel gabungan bergerak menjangkau titik-titik api di lapangan, jumlah yang menunjukkan skala besar operasi darurat kali ini.

Personel tersebut berasal dari unsur TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tim Manggala Agni, relawan, hingga warga setempat yang turut membantu penanganan karhutla di sekitar permukiman mereka. Keterlibatan multi-institusi ini bukan tanpa alasan — luasnya area terdampak membuat penanganan di satu titik saja tidak akan cukup mengendalikan penyebaran api.

Water Bombing Jadi Andalan Penanganan Karhutla dari Udara

Di sisi udara, sebanyak 64 unit pesawat disiagakan untuk misi water bombing, dengan rincian 55 unit berasal dari armada BNPB dan 9 unit dari TNI. Kombinasi armada ini bekerja menjatuhkan air dari udara ke titik-titik kebakaran yang sulit dijangkau tim darat, terutama di kawasan hutan yang minim akses jalan.

Teddy menyebut, kondisi lahan gambut menjadi salah satu penyebab utama sulitnya penanganan karhutla dibanding kebakaran di lahan mineral biasa. Api pada lahan gambut cenderung menjalar di bawah permukaan tanah dan bisa kembali membesar meski kobaran di atas tanah tampak sudah padam, sehingga tim di lapangan harus terus memantau area yang sama dalam waktu lama meski secara kasat mata sudah aman.

Dampak Asap jadi Pertimbangan Penanganan Karhutla

Karhutla merupakan persoalan musiman yang berulang di sejumlah wilayah Indonesia, terutama menjelang dan selama puncak kemarau ketika vegetasi kering serta lahan gambut mudah tersulut, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Selain mengancam kawasan hutan itu sendiri, asap yang ditimbulkan berpotensi mengganggu kualitas udara dan kesehatan pernapasan warga di wilayah terdampak maupun daerah sekitarnya.

Karena itu, pemerintah menegaskan operasi darat dan udara akan terus berjalan beriringan tanpa jeda selama titik api masih terdeteksi, dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sebagai kunci agar penyebaran dapat ditekan secepat mungkin.

Skala pengerahan personel dan armada udara kali ini mencerminkan besarnya beban yang harus ditanggung negara setiap kali musim kebakaran hutan dan lahan tiba. Biaya operasional water bombing, logistik personel di lapangan, hingga pemulihan lahan pascakebakaran umumnya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, belum termasuk kerugian ekologis jangka panjang akibat rusaknya kawasan hutan dan gambut yang terbakar berulang kali setiap tahun.

Informasi resmi seputar perkembangan kebijakan pemerintah pusat dapat dipantau melalui laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Simak juga berita Nasional lainnya di diberitakan.com.