TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
PURBALINGGA

Penataan Dapil Purbalingga Dibahas dalam FGD KPU

penataan dapil
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Minggu (4/12/2022)
Pelaku
Kursi DPRD
Bertambah dari 45 menjadi 50
Opsi dapil
Tiga opsi penataan dapil

Penataan dapil menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga bersama wartawan pada Minggu (4/12/2022). Forum tersebut membahas penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk Pemilu 2024.

Sejumlah saran dan masukan muncul dalam kegiatan itu. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Purbalingga Joko Santoso menyebut penambahan jumlah kursi DPRD dari 45 menjadi 50 sebagai hal positif karena memperbesar keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif.

Penataan dapil mengacu pada kesetaraan suara

Joko mengatakan penataan dapil perlu memperhatikan prinsip bahwa setiap suara dalam pemilu memiliki nilai yang setara dan dapat menghasilkan derajat keterwakilan yang efektif. Ia juga menyebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terbesar dalam sejarah.

“Oleh karena itu harus dibangun pondasi yang kuat dan dijalin sinergitas yang solid,” kata Joko.

KPU siapkan tiga opsi daerah pemilihan

Komisioner KPU Kabupaten Purbalingga Divisi Teknis Penyelenggara, Zamaahsari, mengatakan pada Rabu (23/11/2022) bahwa jumlah kursi DPRD Purbalingga bertambah menjadi 50 jika merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dan SK KPU Nomor 457 Tahun 2022. Penambahan itu berkaitan dengan jumlah penduduk Purbalingga yang sudah lebih dari satu juta orang.

Menurut Zamaahsari, KPU telah melakukan simulasi internal menggunakan rumus yang berlaku. KPU kemudian memutuskan mengusulkan tiga opsi penataan dapil untuk dibahas bersama pemangku kepentingan, termasuk jajaran partai politik.

Dasar penentuan dapil mencakup kesetaraan nilai suara di setiap dapil terhadap jumlah kursi. Selain itu, sistem pemilu proporsional perlu dijaga dengan mengupayakan setiap dapil memiliki banyak kursi, sehingga perolehan kursi partai politik dapat sebanding dengan persentase suara sah yang diperoleh.

“Kami menawarkan tiga opsi tentang penataan Dapil yang akan kami bahas dengan stake holder termasuk jajaran parpol,” ujar Zamaahsari.

Baca berita lain di Purbalingga