Fakta Kunci
Pendampingan hukum untuk Bryan Manov dimulai setelah Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar pertemuan pada Rabu (7/5/2025). Pertemuan itu membahas dugaan kasus mafia tanah yang dialami Bryan, warga Jadan, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
Pertemuan dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bantul Hermawan Setiaji. Hadir dalam agenda tersebut Bryan Manov, Bagian Hukum Kabupaten Bantul, serta BPN/ATR Bantul. Pemerintah kabupaten menggali kronologi kasus secara langsung dari Bryan setelah sebelumnya ia melakukan audiensi dengan Bupati Bantul.
Pendampingan Hukum Pemkab Bantul Disiapkan
Hermawan mengatakan Pemkab Bantul telah memutuskan untuk mendampingi Bryan yang menjadi perwakilan keluarga. Tim Hukum Pemerintah Kabupaten Bantul akan mendampingi seluruh tindakan hukum, termasuk rencana pelaporan ke Polda DIY.
Surat kuasa khusus untuk pendampingan telah disiapkan dan akan diserahkan Bryan kepada Bagian Hukum. Bryan mengatakan surat itu akan ditandatangani bersama adiknya. “Ya ini nanti akan saya tanda tangani dengan adik saya dan besok pagi akan diserahkan ke bagian hukum,” ujar Bryan.
Peralihan Sertifikat Dibahas Bersama BPN
Dalam pertemuan tersebut, BPN memaparkan proses perpindahan sertifikat menjadi atas nama Muhammad Achmadi. Dokumen yang berkaitan dengan proses itu juga ditunjukkan kepada Bryan. Menurut penjelasan BPN, proses peralihan diawali dengan turun waris, lalu dilanjutkan proses jual beli.
Bryan menyatakan terdapat tanda tangan dirinya dan adiknya dalam warkah proses jual beli, tetapi ia meyakini tanda tangan tersebut palsu. Ia juga menegaskan bahwa setelah sertifikat turun waris selesai, sertifikat itu tidak langsung diserahkan kepadanya dan adiknya, melainkan berlanjut pada proses jual beli yang disebutnya menyimpang.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, BPN/ATR Bantul berinisiatif memblokir sertifikat atas nama Muhammad Achmadi. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari penanganan kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Bryan Manov.
Baca berita lain di Bantul