Pendidikan Politik di Watusigar Diperkuat Wabup Joko

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto memberikan pembinaan politik kepada masyarakat Kalurahan Watusigar, Kapanewon Ngawen, Senin (17/11/2025). Kegiatan pendidikan politik yang berlangsung di Balai Kalurahan Watusigar itu diikuti sekitar 50 peserta.

Pembinaan tersebut mengusung tema “Memperkuat Demokrasi Menuju Gunungkidul yang Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban”. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sistem politik, pemilu, serta lembaga pemerintahan.

Pendidikan politik dan partisipasi warga

Sekretaris Badan Kesbangpol Nurudin Araniri mengatakan pendidikan politik merupakan elemen penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut dia, pemahaman warga mengenai sistem politik serta hak dan kewajiban sebagai warga negara perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

“Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan wujud nyata demokrasi. Tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh perempuan memiliki peran penting sebagai panutan untuk memberikan pencerahan politik kepada masyarakat,” ujar Nurudin.

Ia menambahkan, sikap apatis terhadap pemilu dapat berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Karena itu, pendidikan politik perlu dilaksanakan secara kontinu agar masyarakat terdorong terlibat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Arahan Joko Parwoto tentang demokrasi

Joko Parwoto menyampaikan bahwa pendidikan politik merupakan fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Ia mengatakan politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan bagi masyarakat.

“Kita perlu memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai, sikap dewasa, serta kemampuan menilai informasi dan pilihan politik secara objektif,” terang Joko. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangun budaya politik yang sehat, inklusif, dan berintegritas.

Dalam kegiatan itu, politik juga dijelaskan sebagai proses pengambilan keputusan bersama demi kebaikan masyarakat. Proses tersebut melibatkan unsur kekuasaan, kebijakan, partisipasi warga, serta tujuan bersama menuju kesejahteraan dan kemajuan.

Regulasi pendidikan politik merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Aturan itu menegaskan pendidikan politik sebagai proses pembelajaran untuk memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca berita lain di Gunung Kidul