Penerangan Hukum Kejati Jatim Bahas Korupsi dan RJ

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memberikan penerangan hukum kepada puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Hukum untuk Indonesia di Aula Sasana Adhyaksa Kejati Jatim, Surabaya, Jumat (25/9/2026). Penerangan hukum tersebut membahas kedudukan Kejaksaan RI dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Penerangan Hukum tentang Kewenangan Kejaksaan

Kegiatan itu menghadirkan Kepala Seksi Penuntutan pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim Yogi Andiawan Sagita dan Kepala Seksi C pada Bidang Tindak Pidana Umum Hafidi sebagai narasumber. Yogi menjelaskan, Kejaksaan memiliki kewenangan luas dalam sistem peradilan pidana, termasuk menyidik tindak pidana tertentu yang berdasarkan undang-undang menjadi kewenangan Kejaksaan.

Kewenangan tersebut mencakup penanganan tindak pidana korupsi, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. “Adik-adik perlu memahami bahwa penegakan hukum tidak hanya berbicara mengenai proses di persidangan, tetapi juga bagaimana suatu perkara ditangani sejak awal hingga pelaksanaan putusan, ini prosesnya panjang,” ujar Yogi.

Yogi juga menekankan bahwa korupsi perlu dipahami dari sisi penindakan dan pencegahan. Menurut dia, potensi korupsi dapat muncul ketika terdapat niat, kesempatan, dan kelemahan. Kejaksaan menjalankan fungsi pencegahan melalui penerangan dan penyuluhan, serta pendampingan, bantuan, dan pertimbangan hukum.

Restorative Justice dalam Penegakan Hukum

Hafidi mengajak mahasiswa melihat penegakan hukum dari sisi yang lebih humanis melalui penerapan restorative justice atau RJ. Pendekatan ini menempatkan pemulihan sebagai bagian penting dalam penyelesaian perkara dengan memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

“Dalam kondisi tertentu, hukum juga memberikan ruang untuk penyelesaian yang mengedepankan pemulihan. Namun, penerapannya tetap harus melalui mekanisme dan memenuhi persyaratan yang ditentukan,” jelas Hafidi. Para mahasiswa menyambut antusias kegiatan tersebut. Diskusi dalam penerangan hukum itu berlangsung interaktif dengan pertanyaan tentang kewenangan Kejaksaan, penanganan perkara korupsi, serta penerapan restorative justice dalam praktik.

Baca berita lain di Hukum