Penerimaan Pajak Yogya Capai 92,9 Persen hingga November

Penerimaan pajak daerah Kota Yogyakarta mencapai sekitar Rp494,24 miliar hingga November 2024. Capaian tersebut setara 92,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp532 miliar. Pemerintah Kota Yogyakarta masih berupaya memenuhi target penerimaan pajak daerah sampai akhir tahun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Raden Roro Andarini mengatakan target penerimaan pajak minimal harus tercapai 100 persen. Ia menyebut masih ada waktu untuk mengejar kekurangan penerimaan hingga penghujung tahun.

Penerimaan pajak ditopang sektor perhotelan

Andarini menyampaikan pajak hotel selama ini menjadi penyumbang terbesar, yakni sekitar 34-35 persen dari pendapatan asli daerah. Hingga November, realisasi pajak jasa perhotelan mencapai sekitar Rp172,6 miliar.

Menurut dia, penerimaan pajak hotel dan restoran berpotensi meningkat menjelang libur akhir tahun, termasuk Natal dan Tahun Baru. Kota Yogyakarta menjadi tujuan wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. “Ada kecenderungan naik karena ada libur akhir tahun, Natal dan tahun baru. Biasanya tren di akhir tahun naik itu kami optimis bisa tercapai,” kata Andarini.

Pemantauan objek pajak terus dilakukan

BPKAD Kota Yogyakarta juga melakukan pemantauan lapangan dan pembaruan data objek pajak, terutama restoran dan hotel. Langkah itu mencakup pendataan hotel baru serta pemeriksaan restoran yang masih beroperasi, tutup, atau berganti pengelola.

Andarini mengatakan capaian pajak daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga kepatuhan wajib pajak. Pajak hotel dan restoran menggunakan sistem self-assessment, sehingga pengusaha melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak yang telah dipungut dari masyarakat.

Sejumlah jenis pajak bahkan telah melampaui target hingga November. Pajak reklame terealisasi Rp7,8 miliar atau 120,24 persen dari target Rp6,5 miliar. Realisasi pajak bumi dan bangunan mencapai sekitar Rp120 miliar dari target Rp118 miliar, sedangkan pajak jasa kesenian dan hiburan mencapai sekitar Rp10,7 miliar dari target Rp10 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Yogyakarta Nursigit Edi Putranta mengatakan izin reklame yang masuk berkisar 110-150 reklame. Ia menyebut peningkatan pajak reklame terjadi karena pengenaan sewa yang lebih intensif terhadap reklame di ruang milik jalan atau aset pemerintah kota, termasuk reklame di sebagian trotoar.

Baca berita lain di Yogyakarta