Pengawasan Warga lewat 243 Warung di Sumut

Inisiatif pengawasan warga di Sumatera Utara diwujudkan dengan mengubah 243 warung milik masyarakat menjadi Posko Warung Pengawasan. Langkah ini ditujukan untuk membuka ruang keterlibatan publik dalam mengawasi proses pemilu.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut pemanfaatan warung tersebut sebagai bentuk kesadaran pemiliknya untuk menyediakan sumber daya bagi pemilu yang bersih. Ia menyampaikan penilaian itu saat membuka kegiatan Bedah Buku Jejak Pengawasan Pilkada secara daring, Kamis (8/10/2026).

“Itu sesuatu yang luar biasa menginspirasi. Warga tergerak hatinya untuk mengkontribusikan sumber dayanya sebagai pemilik warung bagi pemilu yang bersih. Ini gerakan yang tidak main-main. Ratusan warung mau dijadikan sebagai Posko Warung Pengawasan,” kata Lolly.

Ruang publik untuk pengawasan partisipatif

Lolly menjelaskan, pengawasan partisipatif tidak harus mengikuti bentuk atau program tertentu. Menurut dia, masyarakat dapat berkontribusi dengan menyediakan ruang, sumber daya, dan lingkungan yang mendukung kegiatan pengawasan.

Ia menilai kreativitas semacam itu perlu dijaga agar partisipasi publik terus berkembang. Bawaslu Sumatera Utara dan jajaran lainnya juga diminta mendampingi inisiatif masyarakat yang telah tumbuh.

Selain menjadi fasilitator, Bawaslu berperan sebagai konsolidator dalam mengembangkan filantropi pengawasan. Dalam fungsi tersebut, lembaga itu perlu mempertemukan berbagai komunitas agar potensi pengawasan dapat saling terhubung dan diperkuat.

Peran Bawaslu dalam memperkuat jejaring

Sebagai fasilitator, Bawaslu perlu menghubungkan filantropi yang sudah berkembang dengan sumber daya yang dibutuhkan. “Sebagai fasilitator, Bawaslu berperan mendekatkan filantropi yang sudah tumbuh ini dengan sumber daya yang memang dibutuhkan,” ujar Lolly.

Adapun peran konsolidator dilakukan dengan mempertemukan kelompok-kelompok masyarakat. Lolly merangkum fungsi itu dengan pernyataan, “Merekatkan yang jauh, menghubungkan yang berjarak, dan memperkuat yang lemah.”

Lolly meyakini pertumbuhan inisiatif masyarakat akan menghasilkan lebih banyak model pengawasan partisipatif. Model tersebut diharapkan dapat dikembangkan dan diterapkan oleh komunitas lain.

Ia berharap kegiatan Bedah Buku Jejak Pengawasan Pilkada melahirkan gagasan dan terobosan baru untuk memperkuat pengawasan berbasis masyarakat.

Baca berita lain di Politik