Penghargaan JDIH Diterima Pemkab Batang di Semarang

Suasana penyerahan penghargaan di Komplek Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (5/10/2026), menjadi momen bagi Pemerintah Kabupaten Batang menerima Penghargaan JDIH sebagai Pemerintah Kabupaten Pembina Terbaik Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Pemerintah Desa.

Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan diterima langsung Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Sri Purwaningsih. Penghargaan itu diberikan dalam acara Penyerahan Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Indeks Kepatuhan Daerah Terbaik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Dampak Penghargaan JDIH bagi Pemkab Batang

Sri Purwaningsih menyampaikan apresiasi kepada bagian hukum Setda Batang yang berhasil meraih penghargaan JDIH tingkat Provinsi Jawa Tengah. Ia menilai penghargaan tersebut menjadi apresiasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

“Ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Batang untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang transparan, mudah diakses, serta bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Sri.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi dan dorongan untuk meningkatkan kualitas, kelengkapan, kemutakhiran, serta aksesibilitas dokumentasi hukum melalui JDIH. Kegiatan itu juga diarahkan untuk memperkuat kepatuhan dalam pembentukan produk hukum daerah.

Informasi hukum didorong menjangkau desa

Menurut Ahmad Luthfi, penghargaan tersebut bukan sekadar kompetisi. “Pemberian penghargaan tersebut bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi menjadi motivasi untuk meningkatkan pengelolaan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat,” terangnya.

Ia menyebut informasi hukum berperan dalam menciptakan kepastian hukum, keamanan, dan ketertiban, termasuk bagi investor di Jawa Tengah. Penghargaan itu juga diharapkan memotivasi pembangunan tata kelola hukum yang tertib, berkualitas, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus mendorong pengelolaan informasi hukum agar menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Dorongan tersebut mencakup perbaikan pembentukan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan di Jawa Tengah.

Baca berita lain di Batang