TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
PURBALINGGA

Perda Penyiaran, Komisi A DPRD Jateng Serap Aspirasi

perda penyiaran
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Lokasi
LPPL Gema Soedirman Purbalingga
Waktu
Kamis (31/3/2022)
Pelaku
Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah
Agenda
Pembentukan Perda Penyiaran
Konten lokal
20 persen dari total siaran

Perda penyiaran menjadi agenda temu-dengar Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah saat mengunjungi LPPL Gema Soedirman Purbalingga, Kamis (31/3/2022). Kegiatan itu dilakukan untuk menyerap aspirasi dalam rangka pembentukan Perda Penyiaran di Provinsi Jawa Tengah.

Ketua rombongan, Dwi Yasmanto, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menggali pendapat mengenai rancangan peraturan daerah penyiaran yang sedang dibahas di Dewan. Rombongan juga menggali berbagai persoalan yang dihadapi LPPL di daerah.

Aspirasi LPPL untuk perda penyiaran

Kegiatan itu diikuti sejumlah anggota Komisi A, yakni Deni Septian, Sulistyarini, Sthepanus Sukirno, Isnaeni, Gus Wahid Jumali, dan Soecipto. Hadir pula para staf komisi serta staf sekretariat DPRD Jawa Tengah.

“Kunjungan kami sedang menggali pendapat tentang raperda penyiaran daerah yang sedang digodok di Dewan dan membantu dan menggali permasalahan LPPL di daerah,” kata Yasmanto, yang juga sekretaris Fraksi Gerindra.

Yasmanto mengapresiasi Radio Gema Soedirman karena membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyebarkan informasi. Menurut dia, radio tersebut berperan menyampaikan informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran radio sebagai sumber informasi

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Sukirno, menyebut LPPL memiliki kewajiban mengisi konten lokal sebanyak 20 persen dari total siaran. Ia mencontohkan program Pojok Ngapak sebagai konten informasi lokal yang perlu dipertahankan.

Sukirno juga mengatakan siaran keagamaan harus memberikan prioritas yang setara kepada setiap agama. Isi siaran, menurut dia, perlu memuat hal yang seharusnya diketahui masyarakat dan tidak ditujukan hanya untuk golongan atau agama tertentu.

Soecipto menilai pembentukan perda penyiaran penting bagi LPPL dan LPS di Jawa Tengah. Ia menyebut penyiaran memiliki empat fungsi, yaitu sebagai sarana informasi, pendidikan, kontrol serta pengawasan dan kritik yang konstruktif, serta hiburan yang juga dapat menjadi tuntunan.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo Purbalingga, Sapto Suhardiyo, menyatakan dukungan legislatif akan memberi energi bagi diseminasi informasi melalui radio. “Kami merasa senang dan bangga atas kunjungan para anggota DPRD ke LPPL RGS. Semoga ini bisa menjadi spirit kami untuk lebih berkembang,” ujarnya.

Baca berita lain di Purbalingga