Perda Trantibumlinmas Didorong DPRD Purbalingga

Perda Trantibumlinmas didorong untuk dijalankan lebih efektif oleh Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga melalui rapat kerja dan kunjungan lapangan di Kecamatan Mrebet dan Karanganyar, Selasa (28/4/26). Kegiatan itu membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Purbalingga, Padang Kusumo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Pengawasan dilakukan untuk memastikan perda yang telah ditetapkan dipahami dan dijalankan di lapangan.

“Kami menjalankan fungsi pengawasan agar perda ini tidak berhenti di atas kertas. Sosialisasi menjadi penting agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan memahami aturan yang ada,” ujar Padang.

Ruang Lingkup Perda Trantibumlinmas

Menurut Padang, Perda Trantibumlinmas menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi yang aman, nyaman, tertib, dan kondusif. Aturan tersebut mencakup 11 aspek ketertiban, mulai dari tata ruang, lalu lintas dan fasilitas umum, sosial, lingkungan, hingga tertib ASN.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan ketertiban kini tidak hanya mengandalkan penindakan. Pendekatan preemtif dan preventif, seperti sosialisasi serta pembinaan, juga dikedepankan agar penegakan perda berjalan lebih humanis.

Peran Kecamatan dan Satpol PP

Padang menekankan perlunya sinergi antara kecamatan, desa, dan tokoh masyarakat. Kerja sama lintas sektor dinilai diperlukan agar implementasi Perda Trantibumlinmas berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan.

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga, Ato Susanto, mengatakan kecamatan memiliki peran lebih besar melalui keberadaan Kasi Trantibum. Kecamatan bertanggung jawab dalam sosialisasi, pencegahan, hingga penindakan terkait perda.

Ato juga menyoroti keteladanan aparatur sipil negara. Menurut dia, ASN wajib menaati kode etik dan disiplin karena perilakunya menjadi contoh bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Satpol PP Purbalingga, Raditya Widayaka, menyebut kondisi ketenteraman dan ketertiban berpengaruh langsung terhadap pembangunan daerah.

Satpol PP akan mengutamakan pencegahan melalui patroli dan pembinaan, termasuk pengawasan disiplin ASN. Patroli dilakukan untuk memastikan ASN tidak berada di tempat yang tidak semestinya saat jam kerja. Kondisi wilayah yang aman dan tertib juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan investor serta membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Baca berita lain di Purbalingga