Pergantian BPKP Jateng Perkuat Pengawasan

Pergantian BPKP Jateng ditandai dengan pengukuhan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Jumat (09/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota yang didampingi Inspektur Kota Salatiga.

Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengukuhkan Dr. Ayi Riyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Prosesi itu disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, para kepala daerah, inspektur kabupaten/kota se-Jawa Tengah, dan tamu undangan. Jabatan tersebut diserahterimakan dari Buyung Wiromo Samudro.

“Ini tidak hanya forum, tetapi harus diwujudkan dalam renorlakdal (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian) keuangan maupun pembangunan di wilayah kita,” tegas Ahmad Luthfi.

Ahmad menjelaskan, pergantian kepemimpinan itu diarahkan untuk memperkuat pengawasan serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah juga perlu memprediksi, mengantisipasi, dan memitigasi risiko dalam pelaksanaan pembangunan.

Ia menyampaikan bahwa para bupati dan wali kota dapat berkonsultasi serta melakukan konfirmasi kepada BPKP. Pendampingan tersebut ditujukan untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih di Jawa Tengah.

Catatan pengawasan keuangan daerah

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dr. Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,89 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,77. Pengeluaran riil per kapita juga disebut mendukung pertumbuhan ekonomi.

Menurut Setya, capaian tersebut masih harus ditingkatkan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat provinsi dan pemerintah daerah belum mencapai level tiga dalam skala satu sampai lima. Sementara itu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih berada di level dua.

“Capaian-capaian ini bukan hanya dipertahankan tapi harus ditingkatkan. SPIP baik provinsi maupun pemda belum ada yang level tiga, ini tantangan, dan kami siap membersamai,” jelas Setya. Ia juga mendorong peningkatan kapabilitas APIP.

Komitmen pendampingan BPKP

BPKP menyatakan pendampingan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah akan dilanjutkan. Dukungan itu meliputi peningkatan kualitas belanja, kualitas transfer kas daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta pengawasan pengeluaran melalui PBJ.

Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menandai serah terima jabatan dari Buyung Wiromo Samudro, S.E., Ak., M.B.A., kepada Dr. Ayi Riyanto, Ak., M.Si. Pergantian itu menjadi bagian dari penguatan sinergi pengawasan antara BPKP dan pemerintah daerah.

Baca berita lain di Salatiga