Perlindungan Anak Diperkuat Lewat Sekolah dan Keluarga

Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat perlindungan anak melalui peran sekolah, keluarga, dan masyarakat. Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya saat membuka Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Konseling di Ruang Bima, Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Rabu (7/5).

Aman menyebut sekolah memiliki lima peran utama dalam perlindungan anak. Sekolah perlu memastikan terpenuhinya hak sipil, termasuk akta kelahiran dan dokumen kependudukan, mendukung pengasuhan melalui fasilitasi serta mediasi, dan menjamin kebutuhan dasar kesehatan anak.

Lima peran sekolah dalam perlindungan anak

Selain itu, sekolah wajib menghadirkan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas. Sekolah bersama pendidik juga harus mampu menangani kasus khusus yang dialami anak, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.

“Sekolah dan guru bisa menjadi agen perlindungan anak yang efektif. Maka, pelatihan ini menjadi sangat strategis untuk menguatkan kapasitas itu,” jelas Aman.

TPPK dibentuk di seluruh jenjang pendidikan

Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta Retnaningtyas mengatakan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Disdikpora telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga SMP. Pembentukan itu dilakukan sejak terbitnya Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023.

Menurut Retnaningtyas, sebagian besar sekolah telah memiliki tim dan standar operasional untuk menangani kasus kekerasan secara mandiri maupun dengan melibatkan lembaga terkait. Namun, masih ada sekolah yang belum menyusun kebijakan tertulis atau Child Protection Policy (CPP).

Ia mengatakan ketidaksiapan tersebut dapat memengaruhi efektivitas penanganan. Data DP3AP2KB tahun 2024 mencatat masih ada 101 kasus kekerasan terhadap anak di Yogyakarta, termasuk yang terjadi di lingkungan rumah. Pelatihan itu menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia TPPK di sekolah.

Baca berita lain di Yogyakarta