Perubahan Nomenklatur, Bupati Batang Lantik 33 Pejabat

Perubahan nomenklatur menjadi dasar Bupati Batang M. Faiz Kurniawan melantik dan mengambil sumpah janji 33 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aula Bupati Batang, Kabupaten Batang, Rabu (30/4/2025). Para pejabat itu ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi pertama, administrator, pengawas, dan fungsional.

Perubahan nomenklatur di tiga OPD

Faiz mengatakan pelantikan tersebut dilakukan karena adanya perubahan nama jabatan atau nomenklatur. Menurut dia, pelantikan bukan semata-mata untuk menunjuk seseorang ke jabatan baru, melainkan untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan program yang akan dijalankan.

Perubahan nomenklatur berlangsung di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bapelitbang berubah menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Dislutkanak berubah menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan BKD menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

“Dalam perubahan nomenklatur di tiga OPD,” kata Faiz usai pelantikan. Ia menyebut pelantikan itu diperlukan untuk menyelaraskan visi, misi, dan program yang akan dijalankan ke depan.

Faiz mengatakan pelantikan berlangsung saat ia dan Wakil Bupati Suyono memasuki 70 hari kerja setelah dilantik. Ia menargetkan adanya acuan percepatan sebelum memasuki 100 hari kerja. “Percepatan pembangunan harus dapat dimaksimalkan dalam kurun waktu 30 hari ke depan,” tegasnya.

Sekitar 600 tenaga non-ASN disebut tidak memenuhi syarat

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batang Dwi Riyanto mengatakan penataan tenaga non-ASN akan menyesuaikan keputusan dalam surat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2025.

Dwi menyebut ada sekitar 600 tenaga non-ASN yang tidak dapat bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang karena tidak memenuhi syarat. Identifikasi terhadap tenaga non-ASN yang masih dapat bekerja dan yang tidak dapat bekerja harus mulai dilakukan.

Menurut Dwi, tenaga non-ASN yang masih dapat bekerja pada 2025 harus sudah masuk basis data BKN atau telah bekerja lebih dari dua tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Mereka yang tidak memiliki ijazah serta telah berusia lebih dari 58 tahun tidak dapat bekerja lagi pada 2025.

OPD yang memiliki tenaga non-ASN dengan kondisi tersebut diminta segera menyampaikan pemberitahuan agar mereka dapat memikirkan solusi pekerjaan berikutnya. Penggantian tenaga non-ASN di tengah jalan harus didasarkan pada kebutuhan dan mendapat izin Bupati Batang. Dwi juga menyebut masih ada peluang menjadi PPPK penuh waktu dan paruh waktu sesuai keputusan surat Kemendagri dan Kemenpan.

Baca berita lain di Batang