Perubahan Perda Pajak Jepara Diajukan ke DPRD

Pemerintah Kabupaten Jepara mengajukan perubahan perda pajak dalam rapat paripurna DPRD Jepara di Graha Paripurna, Senin (1/12/2025). Rancangan tersebut merevisi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Kedua kementerian memberi batas waktu 15 hari kerja sejak surat pemberitahuan terbit pada 18 November 2025. Penyesuaian itu diperlukan untuk mencegah sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.

Perubahan perda pajak untuk mencegah sanksi

Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menyampaikan pengajuan tersebut saat mewakili Bupati Jepara Witiarso Utomo. Ia mengatakan pemerintah daerah dan DPRD dapat dikenai sanksi administratif apabila perubahan perda tidak dilakukan.

“Jika perubahan perda tidak dilakukan, pemerintah daerah dan DPRD dapat dikenai sanksi administratif berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, maupun sanksi lainnya,” ujar Muhammad Ibnu Hajar.

Menurut dia, evaluasi pemerintah pusat merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Penyesuaian diprioritaskan untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

Substansi pajak dan retribusi ikut disesuaikan

Beberapa ketentuan dalam rancangan perubahan perda turut direvisi. Penyesuaian mencakup ambang batas peredaran usaha untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu agar tidak membebani pelaku UMKM. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan juga disesuaikan dengan penerapan opsen provinsi.

Pemerintah daerah mengubah pengaturan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dengan menghapus satu ayat pada Pasal 61. Penataan ulang objek retribusi dilakukan untuk layanan kesehatan, pasar, dan jasa kepelabuhanan.

Struktur tarif retribusi diperjelas untuk memberi kepastian dan menghindari tumpang tindih. Perubahan juga mencakup rumusan tarif dari persentase menjadi nilai rupiah.

Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menyatakan pembahasan ranperda dilakukan secara intensif oleh pimpinan DPRD, Bapemperda, dan komisi A hingga D pada 1-4 Desember 2025. Rapat paripurna penetapan dijadwalkan pada Jumat, 5 Desember 2025, agar tenggat pemerintah pusat dapat dipenuhi.

Baca berita lain di Jepara