Pilkades Purbalingga 2018 Dipastikan Digelar Desember

Plt Bupati Purbalingga, Tiwi, memastikan Pilkades Purbalingga 2018 hanya akan dilaksanakan satu tahap pada bulan Desember, batal dari rencana awal yang dibagi dua tahap yakni September dan Desember. Keputusan itu dipaparkan Tiwi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan Tingkat Kabupaten Purbalingga bertema “Mewujudkan Pilkades Yang Demokratis, Transparan Dan Akuntabel” di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jumat (13/7).

Alasan Perubahan Jadwal Pilkades Purbalingga 2018

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pilkades dapat dilaksanakan maksimal 3 gelombang dalam jangka waktu 6 tahun. Kabupaten Purbalingga sudah menggelar gelombang pertama pada 2016, sehingga Pilkades Purbalingga 2018 menjadi gelombang kedua dalam periode enam tahun tersebut. Semula direncanakan dua tahap, yaitu September untuk 46 desa dan Desember untuk 138 desa.

“Kami sudah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kemendagri, bahwa Pilkades satu gelombang tidak boleh dilaksanakan 2 tahap. Kalau 2 tahap akan tetap dihitung 2 gelombang sehingga tidak boleh Pilkades lagi. Padahal tahun 2020 akan ada 9 desa yang masa jabatan Kadesnya habis, itu akan menjadi tanggungan. Sehingga kami putuskan Pilkades 2018 ini akan diselenggarakan pada bulan Desember, agar nanti masih punya 1 kesempatan lagi untuk Pilkades,” kata Tiwi di hadapan para kepala desa dan camat se-Kabupaten Purbalingga.

Pilkades Purbalingga 2018 dijadwalkan secara serentak pada Hari Minggu Kliwon, 16 Desember 2018, diperuntukkan bagi desa yang sedang kekosongan Kades serta desa yang masa jabatan Kadesnya habis pada September 2018 dan Maret 2019, dengan total 184 desa. Tiwi juga meminta maaf kepada 46 desa yang semula sudah bersiap menggelar Pilkades pada September namun harus diundur ke Desember. “Kita bukan bermaksud apa-apa tapi ini kebijakan serta arahan dari Pemprov dan Kemendagri,” katanya.

Anggaran dan Syarat PNS Ikut Pilkades Purbalingga 2018

Pembiayaan Pilkades Purbalingga 2018 tetap bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi. Besaran bantuan diatur berdasarkan jumlah pemilih: desa dengan pemilih 2.000 orang atau kurang mendapat Rp25 juta, pemilih 2.001 sampai 4.000 orang mendapat Rp30 juta, dan pemilih lebih dari 4.000 orang mendapat Rp35 juta. Desa yang tidak memiliki kas desa atau tanah kas desanya minim akan mendapat tambahan bantuan dari pemerintah daerah.

Tiwi menjelaskan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Purbalingga pada prinsipnya boleh mencalonkan diri dalam Pilkades dengan prosedur tertentu. “PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yaitu Plt Bupati atas usulan dan rekomendasi dari atasan langsung,” ujarnya. PNS yang terpilih menjadi Kades akan dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai PNS, namun tidak menerima Siltap melainkan mendapat tunjangan Kades dan penerimaan lain yang sah. Ketentuan itu berlaku bagi setiap PNS yang berniat maju sebagai calon kepala desa dalam pelaksanaan Pilkades Purbalingga 2018.

Dengan keputusan tersebut, Pilkades Purbalingga 2018 akan berlangsung serentak pada 16 Desember 2018 di 184 desa se-Kabupaten Purbalingga, mencakup desa yang kosong jabatan Kades maupun desa yang masa jabatan Kadesnya berakhir pada 2018 dan 2019.

Baca berita lain di Purbalingga