PPN Transaksi Digital Masuk Harga Pelanggan 25 September

Mulai 25 September 2026, pelanggan di Indonesia membayar barang digital dan jasa digital tertentu dengan nilai yang sudah mencakup PPN transaksi digital. Penerapan ini mengikuti berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 dan pelaksanaan Sistem Pemungutan PPN Transaksi Digital Lintas Negara (SPP-TDLN).

Skema tersebut berlaku untuk barang serta jasa digital tertentu yang disediakan pedagang dan penyedia jasa asing kepada pelanggan di Indonesia. Dalam ketentuannya, PPN Indonesia menjadi bagian dari harga atau jumlah pembayaran yang dibebankan kepada pelanggan.

Alur pemungutan PPN transaksi digital

Pembayaran dapat diproses melalui perantara yang telah ditunjuk atau entitas lain berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Pada tahap tersebut, komponen PPN dikumpulkan melalui mekanisme pembayaran yang berlaku sebelum dana yang tersisa diteruskan kepada pedagang atau penyedia jasa asing.

Dengan pola itu, nilai yang diterima pelaku usaha asing dapat berkurang karena sebagian pembayaran telah dipungut sebagai PPN Indonesia. Dari sisi pelanggan, pajak tersebut telah tercermin dalam jumlah yang harus dibayarkan ketika transaksi digital lintas negara dilakukan.

SPP-TDLN bukan pungutan baru

Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan SPP-TDLN tidak menciptakan pajak baru dan tidak menetapkan tarif PPN baru. Sistem itu berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk memungut PPN yang sebelumnya telah berlaku atas konsumsi barang dan jasa digital di Indonesia.

Pedagang atau penyedia jasa asing yang sudah ditunjuk sebagai Pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tetap menggunakan pengaturan pemungutan yang telah berjalan. SPP-TDLN tidak diterapkan pada transaksi yang PPN-nya telah dipungut melalui mekanisme Pemungut PPN PMSE.

Karena itu, kedua mekanisme pemungutan dapat berjalan berdampingan. Direktorat Jenderal Pajak menyebut penerapan SPP-TDLN menjadi bagian dari upaya menjaga sistem PPN yang adil, efisien, dan andal bagi perekonomian digital Indonesia serta memastikan perlakuan setara bagi pelaku usaha di pasar Indonesia.

Baca berita lain di Ekonomi