PPN Transaksi Digital Mulai Dipungut lewat SPP-TDLN

PPN transaksi digital mulai dipungut pemerintah melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Sistem ini berlaku untuk transaksi digital luar negeri yang dilakukan konsumen di Indonesia.

Kebijakan tersebut menjadi tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi digital luar negeri melalui SPP-TDLN. Penerapannya ditujukan untuk menyesuaikan administrasi perpajakan dengan perkembangan transaksi lintas negara.

Mekanisme PPN transaksi digital melalui SPP-TDLN

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan transaksi digital lintas negara terus berkembang. Menurut dia, semakin banyak barang dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan konsumen di Indonesia.

SPP-TDLN bukan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Sistem tersebut menjadi mekanisme pemungutan atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri yang belum dipungut melalui mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pemungutan PPN transaksi digital melalui SPP-TDLN dilakukan dalam alur yang membedakan transaksi yang sudah dipungut lewat PMSE dan transaksi yang belum dipungut. Dengan pemisahan itu, administrasi pemungutan dapat mengikuti ketentuan yang berlaku, sementara transaksi yang sama tidak dikenai pemungutan pajak dua kali.

Dengan pengaturan itu, pemungutan PPN dilakukan terhadap transaksi yang memenuhi ketentuan tanpa menimbulkan pemungutan pajak dua kali atas transaksi yang sama. Sistem pembayaran juga digunakan untuk membantu mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang masuk kriteria pemungutan.

Apabila transaksi memenuhi ketentuan, PPN dipungut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Sebelum diberlakukan secara penuh, SPP-TDLN menjalani pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi.

Enam issuer ditunjuk pada tahap awal

Pengujian tersebut mencakup kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, serta integrasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan. Setelah seluruh tahapan selesai, SPP-TDLN memasuki tahap go live.

Pada tahap awal, enam issuer ditunjuk sebagai pemungut PPN. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Negara Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Syariah Indonesia, dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Issuer lainnya masih menjalani pengujian dalam lingkungan sandboxing. Mereka selanjutnya akan memasuki periode stabilisasi sebelum ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Bimo mengatakan pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi penerapan SPP-TDLN agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.

Baca berita lain di Ekonomi