Fakta Kunci
Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat program PMT Rembang untuk mempercepat penurunan stunting. Upaya itu dibahas dalam rapat koordinasi implementasi jejaring, supervisi fasilitatif pelayanan, serta program gizi di salah satu hotel di jalur Pantura Rembang, Kamis (12/3).
Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), terutama melalui koordinasi jejaring pelayanan kesehatan dan supervisi pelaksanaan program gizi di Kabupaten Rembang.
Program PMT Rembang Dikebut Menjelang SSGI 2026
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, drg. Dini Nuraida, MMRS, mengatakan program PMT perlu dioptimalkan agar intervensinya berdampak pada penurunan stunting. Ia menyebut prevalensi saat ini 15,8 dan berharap angkanya membaik saat Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2026.
SSGI 2026 direncanakan berlangsung pada Juni hingga Juli. Karena itu, pembekalan dilakukan sejak Maret agar pelaksanaan program PMT dapat dilakukan serempak pada awal April. Intervensi menyasar balita dengan berbagai masalah gizi, termasuk kondisi berat badan tidak naik atau weight faltering.
Intervensi bagi balita weight faltering berlangsung selama 14 hari. Balita underweight yang berjumlah 3.258 anak mendapatkan intervensi selama 28 hari, sedangkan 1.947 balita wasting menjalani intervensi selama 56 hari. Dini menargetkan intervensi tersebut dapat diselesaikan pada periode Februari hingga Juli.
PKK Desa Berperan dalam Pelaksanaan PMT
Dini menyebut pelaksanaan program PMT menghadapi tantangan kompleks di lapangan. Koordinasi pemerintah daerah, puskesmas, dan kader di tingkat desa perlu diperkuat untuk memperbaiki pelaksanaan program pada 2026.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang, Musringah Harno, mengatakan PKK desa berperan penting dalam pelaksanaan PMT lokal 2026. Peran itu mencakup edukasi, penyediaan gizi berbasis bahan lokal, serta pemantauan pertumbuhan balita dan ibu hamil.
Ketua TP PKK Desa menjadi ketua pelaksana program di tingkat desa. Tugasnya mengoordinasikan pengelolaan dana, pembelian bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi kepada sasaran. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh bendahara pelaksana, yakni Ketua Pokja 4 dan Bendahara TP PKK Desa.
Baca berita lain di Rembang