Program PUG Yogyakarta Didorong Raih APE 2026

Dari Ruang Yudistira Balai Kota Yogyakarta, suasana verifikasi lapangan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) berlangsung secara daring, Kamis (12/11). Pemerintah Kota Yogyakarta mengikuti proses tersebut dengan membawa berbagai program PUG yang ditujukan untuk memperluas akses setara bagi perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Pemkot Yogyakarta optimistis meraih APE kategori Mentor pada 2026.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori menjelaskan, program PUG dijalankan melalui kebijakan, kelembagaan, penganggaran, dan pelayanan masyarakat. Pelaksanaannya melibatkan lintas perangkat daerah dengan landasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 serta Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2025.

“Pengarusutamaan gender merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Komitmen dan kolaborasi lintas perangkat daerah diwujudkan melalui capaian pembangunan dan praktik nyata,” ungkap Budi.

Program PUG Menjangkau Kelompok Rentan

Sejumlah layanan yang disebut dalam verifikasi itu meliputi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Sekolah Lansia, serta Unit Layanan Disabilitas untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. Pemkot Yogyakarta juga mengembangkan Musrenbang Afirmasi GEDSI agar aspirasi perempuan, anak, penyandang disabilitas, warga miskin, dan lansia masuk dalam perencanaan pembangunan.

Di bidang pemberdayaan perempuan, Koper Kota atau Sekolah Perempuan Kota Yogyakarta menyediakan ruang belajar, pendampingan, dan ruang aman bagi perempuan rentan serta penyintas kekerasan. Program Pandu Sagita yang terintegrasi dengan Jogja Smart Service digunakan untuk memantau persoalan gizi ibu hamil dan balita sebagai upaya pencegahan stunting.

Dukungan bagi warga kurang mampu juga diwujudkan melalui target bedah 200 rumah tidak layak huni pada 2026. Program tersebut mengandalkan CSR, Baznas, dan berbagai pihak tanpa menggunakan APBD. Pemkot turut menyediakan Jaminan Pendidikan Daerah, bantuan jaminan kesehatan, serta Satu Kampung Satu Bidan.

Verifikasi Menilai Dampak Kebijakan

Budi menyebut kebijakan yang dijalankan harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memenuhi capaian administratif. Ia mencatat IPM Kota Yogyakarta meningkat dari 89,5 pada 2025 menjadi 90,48 pada 2026.

Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta Retnaningtyas mengatakan, pada penilaian dua tahun sebelumnya daerah itu memperoleh APE kategori Pratama. Penilaian sementara tahun ini menempatkan Kota Yogyakarta pada kategori Mentor sehingga perlu menjalani verifikasi lapangan.

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan KemenPPPA RI Eny Widiyanti menjelaskan, verifikasi tersebut merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan PUG tahun 2025 untuk menetapkan penerima APE 2026. Tahapan dilakukan melalui uji petik untuk mendalami, mengonfirmasi, dan memvalidasi data serta dokumen pendukung.

“Verifikasi lapangan ini tujuannya untuk pendalaman, konfirmasi, validasi. Harapannya, hasil verifikasi ini dapat menyempurnakan nilai-nilainya sehingga kita dapat menghapus kata calon menjadi penerima PPE,” ujar Eny. Ia juga mengingatkan agar seluruh proses menjunjung integritas dan tidak disertai pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi atau memengaruhi hasil penilaian.

Baca berita lain di Yogyakarta