9 Ton Pupuk Bersubsidi Resmi Diamankan, Kejati Jatim Kawal

Sembilan ton pupuk bersubsidi yang diangkut tanpa dokumen kini berada dalam pengamanan aparat setelah operasi TNI Angkatan Laut di Kabupaten Bangkalan, Madura. Muatan berupa 180 karung urea dan NPK itu terungkap bersamaan dengan penyitaan rokok ilegal, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memastikan ikut mengawal penyelesaian kasusnya hingga tuntas.

Hasil operasi dipaparkan di hadapan wartawan pada Selasa, 22 September 2026, di wilayah Kodaeral V. Panglima Komando Armada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, memimpin langsung acara tersebut, sementara Kejati Jatim mengutus Asisten Tindak Pidana Umum Muhammad Ali Akbar sebagai wakil Kepala Kejati.

Mengapa Pupuk Bersubsidi Tidak Ikut Dimusnahkan

Ada perbedaan mencolok dalam cara aparat memperlakukan barang sitaan. Rokok tanpa cukai dan minuman keras langsung dihancurkan saat itu juga, dibakar lalu dikubur. Karung-karung pupuk justru disimpan, sebab barang tersebut masih harus melewati proses penanganan menurut aturan yang berlaku.

Kejaksaan memberi perhatian khusus pada sisi pupuk. Menurut Kejati Jatim, ketika pupuk yang semestinya disalurkan lewat jalur resmi berbelok arah, yang terancam adalah ketahanan pangan warga. Pada perkara rokok, sorotan jaksa tertuju pada potensi hilangnya penerimaan negara dari cukai.

Sebagai barang yang disubsidi negara, pupuk ini diperuntukkan bagi petani yang berhak menerimanya melalui penyaluran yang diatur pemerintah. Itulah sebabnya pengangkutan tanpa kelengkapan dokumen, seperti yang ditemukan di Bangkalan, menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Dari Laporan Warga hingga Dua Penindakan

Semuanya bermula dari informasi yang dilaporkan masyarakat kepada Kodaeral V. Penindakan pertama menyasar minuman keras asal NTT yang akan diselundupkan ke Surabaya lewat pelabuhan pada 12 September. Selang dua hari, tim gabungan intelijen Kodaeral V dan polisi militer Lanal Batuporon bergerak ke Bangkalan dan mencegat kiriman berisi rokok serta pupuk tadi.

Jumlah rokok yang diamankan mencapai lebih dari 1,4 juta batang tanpa pita cukai, ditambah puluhan ribu batang rokok bercukai dari 58 merek. Rinciannya tercantum pada kartu fakta di atas.

Denih Hendrata menyebut operasi ini sebagai bukti keseriusan TNI AL memerangi kegiatan ilegal, baik di laut maupun di darat, untuk melindungi kepentingan negara dan warga. Sejumlah instansi turut hadir, antara lain Bea Cukai Jatim, BNNP Jatim, Kabinda Jatim, dan perwakilan Pemprov Jawa Timur.

Keterangan resmi yang dirilis sejauh ini belum merinci siapa pemilik muatan, ke mana pupuk bersubsidi itu hendak dibawa, maupun siapa saja yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanyaan-pertanyaan tersebut baru akan terjawab seiring proses hukum berjalan. Yang sudah pasti, 9 ton pupuk bersubsidi itu tidak lagi beredar di luar jalurnya dan kini menjadi barang bukti.

Kejati Jatim menegaskan pendampingan perkara akan mengikuti ketentuan hukum. Informasi resmi tersedia di laman Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Simak juga perkembangan perkara lain di rubrik Hukum.