Rakornas Salatiga Bahas Kolaborasi Kampus dan Pemerintah

Kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi menjadi agenda utama Rakornas Salatiga yang berlangsung di Aula Utama Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Kamis (15/10/2026). Wakil Wali Kota Salatiga Nina Agustin menghadiri pembukaan forum bertema “Sinergi Implementasi Tridharma dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Berdampak, dan Berkelanjutan”.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si., membuka kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa forum perguruan tinggi dapat digunakan untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan gagasan agar strategi pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat berjalan lebih efektif.

Menurut Muhaimin, pemberdayaan mencakup pendidikan, akses terhadap permodalan dan tanah, serta penguatan ekosistem yang mendukung stabilitas. Ia menyebut keberhasilan agenda itu dapat mendorong kemandirian warga dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos, itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain. Ada 16.500 lebih desa yang akan menjadi prioritas sasaran pengentasan kemiskinan, ada 88 kabupaten yang akan menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan dan menuju masyarakat naik kelas,” jelas Muhaimin.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pengentasan Kemiskinan

Forum tersebut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Gubernur Jawa Tengah, pimpinan perguruan tinggi, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur itu menempatkan kerja sama lintas sektor sebagai bagian dari pembahasan pemberdayaan.

Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengapresiasi pelaksanaan Rakornas. Ia menyampaikan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58 persen pada 2025 menjadi 9,21 persen. Ia juga menyebut 3,1 juta masyarakat mengikuti upaya keluar dari kemiskinan ekstrem melalui pendekatan collaborative government.

Luthfi menilai perguruan tinggi perlu dilibatkan dalam penyelesaian persoalan masyarakat miskin. Menurut dia, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi kemiskinan melalui keterlibatan berbagai sektor.

Program Beasiswa bagi Kader Pemberdayaan Desa

Agenda lain dalam Rakornas Salatiga ialah penandatanganan Deklarasi Komitmen Perguruan Tinggi dalam Program Beasiswa bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Deklarasi itu melibatkan 12 perguruan tinggi bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.

Selain penandatanganan deklarasi, kegiatan diisi paparan dan diskusi mengenai peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan, pelaksanaan program pemberdayaan oleh perguruan tinggi negeri, serta kolaborasi penanggulangan kemiskinan di daerah. Forum juga membahas praktik pemberdayaan berbasis riset, inovasi, dan pendampingan berkelanjutan.

Rangkaian Rakornas ditutup dengan kunjungan dan dialog bersama pelaku usaha, UMKM, serta sektor ekonomi kreatif di Argotelo Salatiga. Pembahasan itu berkaitan dengan upaya memperkuat kapasitas masyarakat, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan daya saing produk lokal melalui sinergi pemerintah dan perguruan tinggi.

Baca berita lain di Salatiga