Raperda Kota Layak Anak Perkuat Partisipasi Anak

Pemerintah Kota Yogyakarta tengah menyusun Raperda Kota Layak Anak untuk memperbarui aturan lama yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebijakan. Penyusunan regulasi itu disampaikan Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Edy Wijayanti, di Umbulharjo, Rabu (8/4).

Edy mengatakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak telah berusia satu dekade. Aturan tersebut belum mengakomodasi berbagai kebijakan terbaru pemerintah pusat terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Raperda Kota Layak Anak Libatkan Suara Anak

Salah satu pembaruan utama dalam Raperda Kota Layak Anak adalah penguatan posisi anak sebagai subjek pembangunan. Anak akan dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

“Yang paling penting, anak itu diperlakukan sebagai subjek. Mereka harus dilibatkan dalam setiap tahapan pembangunan, termasuk Musrenbang, sehingga suara anak benar-benar didengar,” kata Edy.

Raperda itu juga memperluas kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Dari sebelumnya delapan kategori, cakupannya diusulkan menjadi 15 kategori. Di antaranya anak korban kekerasan, kejahatan seksual, penyalahgunaan narkoba, serta anak yang terlibat dalam jaringan terorisme.

Rumah Transisi dan Indeks Perlindungan Anak

Untuk mendukung perlindungan anak dengan kondisi khusus, Pemkot Yogyakarta mengusulkan pembentukan Rumah Transisi. Fasilitas tersebut dirancang sebagai tempat singgah sementara sebelum anak kembali ke lingkungan keluarga atau masyarakat.

“Rumah Transisi ini masih dalam tahap pengusulan sebagai bagian dari penguatan perlindungan anak ke depan,” ujar Edy.

Raperda Kota Layak Anak juga memasukkan indikator dampak melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA). Edy menjelaskan, penilaian Kota Layak Anak selama ini berfokus pada keluaran program, sedangkan IPA mengukur manfaat yang dirasakan langsung oleh anak dan masyarakat. Penilaian itu dilakukan oleh BPS.

Ia mencontohkan fasilitas perpustakaan yang tersedia cukup banyak, tetapi pemanfaatannya oleh anak masih belum menggembirakan. Anak-anak lebih sering mengakses literasi melalui gadget, sementara akses keanggotaan perpustakaan digital melalui Jogja Smart Service masih perlu ditingkatkan.

Optimalisasi aplikasi perpustakaan digital di Jogja Smart Service dinilai dapat membantu meningkatkan pemanfaatan sekaligus memudahkan identifikasi jumlah anak Kota Yogyakarta yang menjadi anggotanya. Dalam pelaksanaannya, Raperda ini juga memperkuat kelembagaan dan melibatkan organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum, Lapas, LPKA, pengadilan, serta kepolisian.

Baca berita lain di Yogyakarta