TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
SALATIGA

Raperda Lingkungan Dibahas dalam Paripurna Salatiga

Raperda lingkungan
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Waktu
Senin (2/3/2026)
Lokasi
Ruang Bhineka Tunggal Ika
Pelaku
Agenda
Empat Raperda inisiatif DPRD
Tahap
Permohonan nomor register kepada Gubernur Jawa Tengah

Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Salatiga di Ruang Bhineka Tunggal Ika, Senin (2/3/2026). Dalam rapat tersebut, Raperda lingkungan menjadi salah satu agenda utama bersama tiga rancangan peraturan daerah lain yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan sosial, dan partisipasi masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit dan dihadiri Pj. Sekda, anggota DPRD, kepala OPD, serta camat dan lurah se-Kota Salatiga. Robby menyampaikan apresiasi kepada legislatif atas pelaksanaan fungsi legislasi yang dinilai berjalan dinamis.

Raperda lingkungan masuk Pembicaraan Tingkat I

Pembahasan Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan pada Pembicaraan Tingkat I. Robby menekankan perlunya sinkronisasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja serta penyempurnaan Perda Nomor 27 Tahun 2018.

Menurut dia, analisis mendalam diperlukan untuk memastikan pelestarian lingkungan tersusun secara sistematis dan pencemaran dapat dicegah melalui instrumen hukum, termasuk AMDAL dan UKL-UPL. Evaluasi itu akan menentukan apakah regulasi cukup diperbaiki melalui perubahan pasal atau perlu dibentuk perda baru agar penegakan hukum lingkungan di Kota Salatiga lebih efektif.

Tiga Raperda lain menunggu nomor register

Pada Pembicaraan Tingkat II, Robby menyampaikan pendapat akhir yang positif terhadap tiga Raperda inisiatif DPRD yang telah selesai dibahas panitia khusus. Raperda Penyelenggaraan Kota Sehat diarahkan untuk mendorong lingkungan bersih dan nyaman melalui integrasi program pemerintah serta peran aktif warga.

Raperda P4GN disiapkan sebagai solusi hukum yang sistematis untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Sementara itu, Raperda Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah diproyeksikan menjadi payung hukum agar aspirasi warga tersalurkan secara lebih efektif dan demokratis.

Robby menegaskan, setelah seluruh Raperda ditetapkan dan diundangkan, perangkat daerah terkait wajib melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Perwakilan DPRD, Ahmad Musadad, melaporkan bahwa harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan fasilitasi Gubernur telah rampung. Tahap berikutnya ialah permohonan nomor register kepada Gubernur Jawa Tengah.

Baca berita lain di Salatiga