Rencana Pembangunan 2028 Gunungkidul Dimatangkan Pemkab

Ruang Rapat Handayani, Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, menjadi tempat pembahasan rencana pembangunan 2028 pada Jumat (6/11/2026). Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mematangkan rancangan program dan kegiatan perangkat daerah dengan memetakan persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menjelaskan bahwa penyusunan program harus dilakukan secara terukur dengan penggunaan anggaran yang efisien. Ia juga menekankan perlunya inovasi produk dan kolaborasi antarperangkat daerah agar program yang disusun sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Forum kapanewon itu dihadiri Wakil Bupati Joko Parwoto, Sekretaris Daerah Sri Suhartanta, jajaran asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para panewu. Pertemuan tersebut digunakan untuk menyelaraskan program kerja antarwilayah agar pembangunan berjalan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Panewu Petakan Persoalan Wilayah

Dalam forum tersebut, para panewu memaparkan laporan kinerja sekaligus menyampaikan persoalan di wilayah masing-masing. Bahan pembahasan mencakup tantangan sektor pertanian, tingginya angka putus sekolah, kebutuhan perbaikan jalan dan fasilitas umum, serta persoalan tata kelola pemerintahan.

Perhatian juga diarahkan pada pengawasan koperasi simpan pinjam, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), dan pengembangan sumber daya manusia bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengawasan terhadap kinerja ASN turut dibahas untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Rencana Pembangunan 2028 Prioritaskan Layanan Dasar

Sejumlah persoalan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan 2028, yakni krisis air bersih, pencegahan stunting, pengentasan kemiskinan, dan penurunan angka putus sekolah. Perbaikan infrastruktur, termasuk jalan dan fasilitas umum, juga masuk dalam kebutuhan yang disampaikan dari wilayah.

Bupati mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah. Setiap kebijakan perlu memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum bagi pejabat maupun pemerintah kalurahan.

Kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu dimasukkan dalam perencanaan daerah. Hasil forum kapanewon menjadi bahan penyusunan program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah, termasuk pengaturan anggaran agar lebih tepat sasaran.

Baca berita lain di Gunung Kidul