Rokok Ilegal Jadi Perhatian Helena di Jepara

Rokok Ilegal disebut sebagai tindak pidana yang perlu mendapat perhatian bersama dalam dialog interaktif di Studio Radio R-Lisa FM Jepara, Selasa (6/10/2026). Kegiatan tersebut membahas upaya mengenali produk tembakau tanpa cukai, mencegah peredarannya, serta mendorong warga menyampaikan dugaan kepada instansi berwenang.

Helena Sheila Arkisanti dari Kejari Jepara menerangkan bahwa pemberantasan Rokok Ilegal bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Menurut Helena, masyarakat dapat membantu pencegahan dengan memperhatikan produk yang dibeli, mengenali ciri-ciri rokok ilegal, dan memberikan informasi apabila menemukan dugaan peredaran di lingkungannya.

“Peredaran rokok ilegal merupakan tindak pidana. Tentunya hal ini menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan penerimaan negara,” ujar Helena dalam dialog bertajuk “Gempur Rokok Ilegal” tersebut.

Helena menjelaskan risiko Rokok Ilegal

Helena mengaitkan peredaran produk tanpa ketentuan cukai dengan penerimaan negara. Produk tembakau yang beredar tanpa memenuhi aturan dapat menyebabkan potensi penerimaan dari sektor cukai tidak terpenuhi. Karena itu, penanganan yang dibahas tidak hanya berupa penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pencegahan dan pendidikan kepada warga.

Menurut Helena, edukasi diperlukan agar masyarakat memahami aturan yang harus dipatuhi dalam peredaran produk tembakau. Pengetahuan tersebut diharapkan membantu warga membedakan produk legal dan ilegal sebelum membeli. Langkah ini membantu konsumen lebih cermat dan tidak ikut memperluas peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan.

Dialog itu disiarkan langsung dari Studio Radio R-Lisa FM Jepara dan didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kejari Jepara hadir melalui Helena, Bea Cukai Kudus diwakili Muh Aziz Munawar Adi, sedangkan Diskominfo Jepara diwakili Makhlaufi Akhyar selaku Kepala Bidang Komunikasi.

Helena meminta masyarakat tidak menjadikan harga murah sebagai alasan utama membeli rokok. Konsumen diminta mencermati keberadaan serta kesesuaian pita cukai. Sikap teliti diperlukan agar warga tidak ikut memperluas peredaran Rokok Ilegal melalui keputusan pembelian yang tidak memperhatikan legalitas produk.

“Masyarakat harus lebih teliti ketika membeli rokok. Jangan sampai karena harganya lebih murah kemudian tidak memperhatikan apakah rokok tersebut legal atau ilegal,” katanya. Helena juga mengingatkan bahwa masyarakat dapat menjadi bagian dari persoalan apabila membeli atau menjual produk yang tidak sesuai ketentuan.

Ia menjelaskan bahwa produk rokok yang beredar secara resmi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban cukai. Karena itu, pertimbangan ketika membeli rokok tidak semata-mata harga. Legalitas produk juga perlu diperhatikan agar masyarakat tidak mendukung peredaran barang yang melanggar aturan.

Ajakan melapor kepada instansi berwenang

Helena menyampaikan warga yang menemukan dugaan peredaran Rokok Ilegal dapat membuat laporan kepada Bea Cukai, Satpol PP, atau aparat penegak hukum. Masyarakat tidak perlu melakukan pemeriksaan maupun penindakan sendiri. Informasi yang disampaikan akan membantu aparat menjalankan pengawasan dan menentukan penanganan sesuai kewenangan.

“Kalau masyarakat menemukan adanya dugaan peredaran rokok ilegal, silakan dilaporkan. Bisa kepada Bea Cukai, Satpol PP, maupun aparat penegak hukum,” ujar Helena. Ia menilai laporan warga merupakan bentuk partisipasi dalam menjaga kegiatan perdagangan tetap mengikuti ketentuan.

Helena menambahkan bahwa masyarakat tidak harus melakukan penindakan sendiri ketika menemukan dugaan pelanggaran. Warga cukup menyampaikan informasi kepada lembaga yang berwenang. Laporan tersebut dapat menjadi bahan bagi aparat untuk melakukan pengawasan dan mengambil langkah sesuai tugas masing-masing.

Muh Aziz Munawar Adi menjelaskan cukai memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian konsumsi barang tertentu yang berdampak kepada masyarakat. Ia menyebut beberapa tanda yang perlu dikenali, yaitu rokok tanpa pita cukai atau rokok polos, pita cukai palsu, pita cukai bekas, dan pita cukai yang penggunaannya tidak sesuai peruntukan.

Aziz meminta masyarakat mengenali ciri tersebut agar tidak keliru saat membeli Rokok Ilegal. Pengenalan ciri itu menjadi bagian dari edukasi kepada konsumen, sehingga masyarakat dapat memeriksa produk sebelum melakukan pembelian dan tidak hanya mempertimbangkan harga yang lebih murah.

Makhlaufi Akhyar menyatakan dialog menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperluas informasi mengenai ketentuan cukai. Ia mengajak konsumen memilih produk legal dan memiliki pita cukai sesuai aturan. Penyampaian informasi kepada masyarakat dinilai penting agar pemahaman mengenai cukai dapat menjangkau lebih banyak warga.

Dalam kegiatan itu, edukasi berkelanjutan ditempatkan sebagai salah satu cara mempersempit ruang peredaran produk ilegal. Helena tetap meminta warga menyampaikan informasi kepada lembaga yang berwenang, sementara Kejari Jepara, Bea Cukai Kudus, dan pemerintah daerah menjalankan peran masing-masing dalam pengawasan Rokok Ilegal.

Melalui keterlibatan masyarakat, aparat penegak hukum, Bea Cukai, dan pemerintah daerah, upaya “Gempur Rokok Ilegal” di Jepara diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap ketentuan cukai. Warga didorong menjadi konsumen yang lebih teliti sekaligus berpartisipasi dalam pengawasan melalui laporan kepada instansi terkait.

Baca berita lain di Jepara