Satgas Pengendalian Harga Diperkuat Luthfi Jelang Nataru

Suasana Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang menjadi lokasi penguatan Satgas Pengendalian Harga menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan langkah tersebut saat High Level Meeting (HLM) TPID dan Sigap 2026, Kamis (5/11/2026).

Luthfi menjelaskan, pemerintah harus memastikan ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pokok sebelum kebutuhan masyarakat meningkat. Karena itu, seluruh bupati dan wali kota diminta menyiapkan langkah antisipasi, termasuk memperketat pengawasan terhadap penimbunan dan spekulasi harga.

“Semuanya akan ikut bersama-sama membentuk suatu tim untuk melakukan pengawasan wilayah,” jelas Luthfi.

Satgas Pengendalian Harga Awasi Pangan

Pengawasan harga pangan akan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi. Tim tersebut melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah, pemerintah provinsi, dan kejaksaan. Luthfi meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil tindakan apabila menemukan pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selain pengawasan, kepala daerah diminta memperkuat distribusi bahan pokok dari wilayah surplus ke daerah yang membutuhkan. Bawang merah dan cabai menjadi komoditas yang perlu mendapat perhatian karena perbedaan kemampuan produksi antardaerah dapat memengaruhi stabilitas harga.

Luthfi juga meminta badan usaha milik daerah (BUMD) mengoptimalkan perannya sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani. Pemerintah kabupaten dan kota didorong menjalin kerja sama antardaerah secara aktif, terutama untuk membantu wilayah defisit memperoleh pasokan dari daerah surplus.

“Bagi daerah defisit, jalin kerja sama antardaerah dengan daerah surplus. Tidak usah gengsi. Jangan pedagangnya yang koordinasi antarpedagang, kepala daerah yang koordinasi,” tegasnya.

Operasi Pasar dan Kerja Sama Pasokan

Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga diminta terus digencarkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah daerah perlu memiliki pemetaan stok, kebutuhan, dan jalur distribusi bahan pangan agar gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini. Pengendalian inflasi, menurut Luthfi, tidak bisa dilakukan secara mendadak ketika harga sudah melonjak.

Dalam kegiatan yang sama, Luthfi menyerahkan secara simbolis dukungan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah kepada 10 kelompok penerima. Penerima berasal dari sejumlah kabupaten, di antaranya Gapoktan Maju Makmur Magelang, Kelompok Perikanan Sumber Rejeki Temanggung, Poktan Ngudi Mulyo Kabupaten Semarang, Poktan Sidukuh Pemalang, dan Poktan Margodadi Batang.

Selain itu, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama mengenai pasokan pangan pokok. Kesepakatan tersebut melibatkan pelaku usaha, koperasi, badan usaha milik petani, kelompok tani, dan petani champion dari sejumlah kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Kemitraan itu diarahkan untuk memperkuat rantai pasok, memperlancar distribusi antardaerah, dan menjaga stabilitas harga pangan.

Baca berita lain di Jawa Tengah