Fakta Kunci
Kekhawatiran pascadugaan keracunan makanan masih dirasakan sebagian masyarakat di Batang. Dalam situasi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang meminta sekolah tetap menerima program MBG. Sekolah juga diminta tidak menjadi pihak yang menolak keberlangsungan program tersebut. Imbauan itu disampaikan agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan, dengan memperhatikan keamanan makanan yang diterima siswa, guru, dan penerima manfaat lainnya.
Permintaan tersebut disampaikan Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo di kantornya, Rabu (30/9/2026). Ia memahami kecemasan orang tua setelah muncul dugaan keracunan makanan. Namun, Bambang menegaskan sekolah memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan program pemerintah tersebut. Karena itu, sekolah diminta tetap menerima makanan yang didistribusikan melalui program MBG.
Dampak Kekhawatiran terhadap Program MBG
Bambang mengatakan wali murid yang keberatan tetap dapat menyampaikan penolakan melalui koordinator wilayah satuan pendidikan. Penolakan tersebut wajib disertai dokumen resmi. Dokumen itu diperlukan agar jumlah porsi makanan yang didistribusikan dapat disesuaikan dengan kondisi penerima di sekolah.
Menurut Bambang, hingga saat ini belum ada informasi tentang orang tua di Batang yang memilih mundur dari program tersebut. Ia juga memastikan tidak ada pihak sekolah yang menolak program MBG. “Silakan, yang penting saya sarankan kepada sekolah, sekolah jangan menolak. Kalau orang tua menolak silakan,” katanya.
Untuk menjaga keamanan siswa, guru dan penerima manfaat diminta memperhatikan kondisi makanan saat diterima. Sajian yang terlihat mencurigakan atau dinilai kurang layak tidak boleh dimakan. Makanan tersebut juga diminta tidak dibawa pulang. Jika kondisinya menimbulkan kecurigaan, sajian harus dikembalikan sehingga tidak dikonsumsi oleh penerima program MBG.
Batas Konsumsi Diminta Dicantumkan
Bambang menyarankan penyedia makanan mencantumkan batas waktu konsumsi pada setiap kemasan program MBG. Keterangan berupa jam terakhir makanan harus dikonsumsi dinilai perlu agar siswa, guru, dan penerima lainnya mengetahui batas aman sajian.
Menurut dia, pencantuman batas waktu akan membantu penerima mengetahui kapan makanan tersebut harus dikonsumsi. Dengan demikian, siswa, guru, atau siapa pun yang mendapatkan MBG memiliki informasi mengenai batas akhir konsumsi. “Jadi siswa, guru, atau siapa pun yang mendapatkan MBG tahu bahwa, ‘Oh, ini batas akhir harus dimakan, minimal mencantumkan jam berapa gitu harus ada,” ujar Bambang.
Ia juga menanggapi video seorang guru di Kecamatan Bawang yang ramai di media sosial terkait porsi makanan. Bambang mengonfirmasi peristiwa itu terjadi setelah insiden dugaan keracunan. Ia meminta tenaga pendidik menyikapinya dengan bijak dan tidak merespons secara berlebihan. Sikap tersebut dinilai penting agar persoalan terkait program MBG tetap ditangani secara hati-hati.
Baca berita lain di Batang