Fakta Kunci
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 mulai Mei hingga Agustus. Pendataan ini mencakup seluruh aktivitas usaha di daerah tersebut, termasuk usaha yang dijalankan dari rumah dan usaha online.
Kepala BPS Rembang Jubaedi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan pelaku usaha, masyarakat, dinas, serta pihak yang memiliki jejaring dengan para pengusaha. Menurut dia, kegiatan tersebut diperlukan untuk memotret kondisi riil perekonomian Kabupaten Rembang secara menyeluruh.
Pendataan Sensus Ekonomi 2026 Dibagi Dua Tahap
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dibagi menjadi dua tahap. Pada 1–31 Mei 2026, BPS melakukan pendataan awal bagi perusahaan berskala besar dan menengah melalui metode daring. Pengisian data dilakukan berbasis email.
Selanjutnya, pendataan lapangan berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026 dengan metode door to door. Petugas akan mendatangi setiap bangunan, baik rumah tangga maupun tempat usaha, untuk memastikan seluruh potensi ekonomi dapat terdata.
Jubaedi menjelaskan bahwa pendataan tersebut mencakup seluruh usaha, perusahaan, dan bangunan tanpa terkecuali. Rumah tangga juga akan didatangi karena bisa saja terdapat kegiatan usaha di dalamnya, termasuk usaha online yang semakin berkembang.
Data Ekonomi untuk Dasar Perencanaan
Jubaedi meminta dinas dan pihak yang memiliki jaringan dengan pengusaha ikut menyosialisasikan pelaksanaan sensus. Dukungan itu terutama dibutuhkan untuk mendorong pengisian data pada tahap awal yang dilakukan melalui email.
Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan sejumlah data strategis, antara lain peta perekonomian, daya saing usaha, kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Data juga akan memuat klasifikasi usaha berdasarkan skala, mulai dari mikro, kecil, menengah, hingga besar.
“Melalui sensus ini, kita akan mendapatkan potret terkini struktur ekonomi, termasuk karakteristik usaha, kendala yang dihadapi, hingga prospek ke depan. Ini penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan,” kata Jubaedi, Selasa (28/4).
Baca berita lain di Rembang