Serapan Anggaran Jepara Baru 56,31 Persen

Serapan anggaran penanganan Covid-19 di Jepara baru mencapai 56,31 persen hingga November 2020. Kondisi itu membuat Panitia Khusus (Pansus) Penguatan Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD Jepara memanggil para pimpinan perangkat daerah terkait untuk membahas kendalanya, Rabu (16/12/2020).

Rapat berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Jepara. Ketua Pansus II, Sunarto, mempertanyakan rendahnya serapan anggaran bidang penanganan dampak ekonomi yang baru mencapai 26,05 persen dari pagu Rp6,9 miliar. “Kenapa bisa seperti ini. Tentunya ini perlu kita ketahui bersama kendalanya,” kata Sunarto.

Serapan anggaran dampak ekonomi 26,05 persen

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Jepara, Ashar Ekanto, merinci realisasi anggaran bidang tersebut. Dari dana yang tersedia sebesar Rp6.896.850.000, baru terserap Rp1.796.702.668 atau 26,05 persen.

Anggaran Disparbud sebesar Rp1 miliar baru terealisasi Rp27,4 juta. DKPP memiliki anggaran Rp1,7 miliar dengan realisasi Rp361 juta. Sementara itu, Diskan menganggarkan Rp1 miliar dan telah menggunakan Rp347,2 juta.

Diskopukmnakertrans memiliki pagu Rp2,7 miliar dengan realisasi Rp958,2 juta. Adapun Disperindag menganggarkan Rp500 juta dan baru merealisasikan Rp102,9 juta. Bidang penanganan dampak ekonomi ini mencakup Disparbud, DKPP, Diskan, Diskopukmnakertrans, dan Disperindag.

Alasan sejumlah kegiatan belum dijalankan

Pelaksana tugas Kepala Disparbud, Zamroni Lestiaza, mengatakan dana tersebut disiapkan untuk pemulihan ekonomi. Rencana awalnya mencakup kegiatan seperti pameran hingga festival seni. Namun, kegiatan itu belum digunakan karena pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Kepala DKPP, Diyar Susanto, menyebut salah satu program yang belum diserap berkaitan dengan pengembangan kawasan dan agrobisnis peternakan. Menurut dia, pemerintah provinsi kemudian mengalokasikan bantuan serupa untuk daerah. Karena terdapat kegiatan dengan objek yang sama, anggaran dari APBD dihentikan untuk mencegah duplikasi.

Dalam rapat tersebut, Pansus II juga mengundang Kepala Satpol PP dan Damkar, Abdul Syukur, terkait penegakan protokol kesehatan. Abdul Syukur menyebut pihaknya akan menghadirkan bentuk sanksi yang lebih menimbulkan efek jera bagi pelanggar dan telah berkoordinasi dengan dinas serta instansi terkait.

Selain bidang dampak ekonomi, Pansus I dan III memperhatikan serapan bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial. Hingga November, serapan kesehatan tercatat 56,2 persen dari pagu Rp13 miliar, sedangkan jaring pengaman sosial mencapai 64 persen dari pagu Rp138,5 miliar.

Baca berita lain di Jepara