Smart Village Purbalingga, Kunci Atasi 10 Desa Sinyal Lemah

Smart Village Purbalingga jadi sorotan setelah 12 anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap melakukan studi komparasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga, Kamis (10/9/2026). Kunjungan ini digelar di Aula Kantor Dinkominfo Purbalingga untuk mempelajari langsung strategi daerah tersebut mengatasi kesenjangan sinyal telekomunikasi di area pegunungan.

Apa Itu Program Smart Village Purbalingga

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Komunikasi, Statistik, dan Persandian (ITIKSP) Dinkominfo Purbalingga, Budy Santosa, memaparkan bahwa Smart Village Purbalingga dirancang sebagai program pemerataan akses teknologi hingga ke tingkat desa. Program ini menjadi tulang punggung strategi daerah dalam menjangkau wilayah yang selama ini sulit terjangkau sinyal telekomunikasi konvensional.

Dalam pemaparannya, Budy menjelaskan Purbalingga menjalin kerja sama langsung dengan dua operator seluler besar, Telkomsel dan Indosat, untuk memperluas cakupan jaringan. Selain itu, pemerintah daerah turut membangun jaringan fiber optik mandiri yang menghubungkan perangkat daerah, sehingga komunikasi data antarinstansi pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada infrastruktur milik operator swasta.

Cakupan BTS dan Hotspot Publik

Dari total 224 desa dan 15 kelurahan yang ada di Kabupaten Purbalingga, Budy menyebut hanya tersisa 10 desa dengan kondisi sinyal masih lemah. Menara Base Transceiver Station (BTS) di wilayah ini disebutnya sudah menjangkau hampir seluruh permukiman warga maupun pusat layanan pemerintah, hasil dari kombinasi program Smart Village Purbalingga dengan kerja sama operator seluler yang berjalan bertahap.

Selain memperkuat jaringan menara BTS, Dinkominfo Purbalingga juga menyediakan hotspot publik gratis di sejumlah titik strategis, di antaranya Alun-alun Purbalingga, Purbalingga Food Center, dan kompleks Gelanggang Olahraga (GOR) Goentoer Darjono. Fasilitas ini dirancang agar warga tetap bisa mengakses internet secara gratis di ruang publik, melengkapi jaringan BTS yang menyasar permukiman.

Kesenjangan sinyal di wilayah pegunungan bukan tantangan unik milik Purbalingga maupun Cilacap. Banyak kabupaten dengan topografi berbukit di Jawa Tengah menghadapi persoalan serupa, karena pembangunan menara BTS di medan yang sulit umumnya membutuhkan biaya lebih besar dibanding daerah dataran rendah, sementara jumlah pengguna yang dilayani relatif sedikit sehingga kurang menarik secara komersial bagi operator seluler tanpa dukungan kebijakan daerah seperti program Smart Village Purbalingga.

Alasan Cilacap Pelajari Smart Village Purbalingga

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap, Suheri, menjelaskan alasan pihaknya memilih Purbalingga sebagai lokasi studi komparasi. “Kami bermaksud untuk mengetahui bagaimana pola kerja sama provider dan pemanfaatan teknologi terpadu untuk jangkau area pegunungan,” kata Suheri di hadapan jajaran Dinkominfo Purbalingga.

Cilacap, yang juga memiliki wilayah pegunungan dengan tantangan geografis serupa, ingin mengadaptasi pola kemitraan Purbalingga dengan operator seluler sekaligus skema pembangunan fiber optik mandiri untuk kebutuhan internal pemerintah daerah. Rombongan Komisi A menilai keberhasilan Purbalingga menekan jumlah desa bersinyal lemah hingga tersisa 10 dari 224 desa menjadi tolok ukur yang realistis untuk ditiru, mengingat karakteristik geografis kedua kabupaten yang relatif mirip.

Pertemuan tersebut turut membahas tantangan teknis di lapangan, termasuk kendala pembangunan menara BTS di area pegunungan yang minim akses jalan serta negosiasi skema kerja sama dengan operator agar pembangunan infrastruktur tetap efisien secara biaya bagi daerah dengan kepadatan penduduk rendah seperti wilayah pegunungan.

Replikasi Smart Village ke Daerah Lain

Studi komparasi semacam ini menjadi salah satu jalur konkret transfer pengetahuan antardaerah dalam pemerataan akses digital, tanpa masing-masing kabupaten perlu merancang solusi dari nol. Model Smart Village Purbalingga yang memadukan kerja sama operator, infrastruktur fiber optik mandiri, dan hotspot publik dinilai cukup lengkap untuk diadaptasi daerah lain dengan tantangan geografis serupa, sejalan dengan perluasan jaringan 5G dan manfaatnya bagi masyarakat yang juga tengah didorong pemerintah secara nasional.

Bagi Purbalingga sendiri, kunjungan studi banding dari daerah lain turut menjadi bentuk pengakuan atas keberhasilan program yang telah berjalan. Ke depan, evaluasi berkala terhadap 10 desa yang masih bersinyal lemah disebut akan terus dilakukan agar target pemerataan akses teknologi informasi di seluruh wilayah Purbalingga dapat tercapai sepenuhnya.

Informasi lebih lanjut mengenai program digitalisasi daerah dapat diakses melalui portal resmi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang secara rutin mempublikasikan perkembangan Smart Village Purbalingga beserta capaian teknis lainnya.