TERKINI
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
Beranda Semua Berita Bisnis Edukasi Hukum Kriminal Internasional Politik Sehat Showbiz Sport Tanah Air Teknologi
HUKUM KRIMINAL

Supervisi Perkara Pidum Dipimpin Wakajati Jatim

supervisi perkara pidum
DAFTAR ISI

Fakta Kunci

Lokasi
Aula Kejaksaan Negeri Bojonegoro
Waktu
Selasa (20/10/2026)
Pelaku
Luhur Istighfar, S.H., M.Hum.
Peserta
Kejari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Jombang

Bojonegoro – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Luhur Istighfar memimpin supervisi perkara pidum di Aula Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Selasa (20/10/2026). Kegiatan tersebut diikuti empat satuan kerja, yakni Kejari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Jombang.

Dalam arahannya, Luhur Istighfar, S.H., M.Hum., menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, soliditas, dan koordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana umum. Ia meminta seluruh jajaran mematuhi standar operasional prosedur agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Wakajati juga menjelaskan bahwa penanganan perkara, terutama pada tahap prapenuntutan, perlu dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi tersangka dan korban. Prinsip keadilan dan kemanusiaan disebut harus tetap menjadi bagian dari proses tersebut.

Pengawasan Penanganan Perkara Pidum

Efektivitas koordinasi antara jaksa penuntut umum dan penyidik turut menjadi perhatian dalam supervisi perkara pidum itu. Jajaran diminta membangun komunikasi terbuka dan berjenjang, khususnya saat menangani perkara yang membutuhkan perhatian khusus, sehingga fungsi pengawasan dan asistensi pimpinan dapat berjalan optimal.

Asisten Tindak Pidana Umum Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., mengingatkan pentingnya ketelitian pada setiap tahapan penanganan perkara. Kelengkapan berkas, perlindungan saksi dan korban, serta ketepatan penerapan pasal menjadi unsur yang perlu diperhatikan agar penegakan hukum berlangsung tertib, akuntabel, dan profesional.

Evaluasi untuk Empat Satuan Kerja

Kegiatan supervisi dan eksaminasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memberikan evaluasi substantif bagi satuan kerja di wilayah hukum Kejati Jawa Timur. Evaluasi itu diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan perkara pidana umum.

Baca berita lain di Hukum