Surplus Pembiayaan Purbalingga Ditutup untuk Defisit

Surplus pembiayaan Purbalingga sebesar Rp116 miliar dalam Rancangan APBD Perubahan 2019 digunakan untuk menutup defisit akibat selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Nilai itu muncul setelah penerimaan pembiayaan naik dari Rp52 miliar menjadi Rp125 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp9 miliar.

Rencana penggunaan surplus tersebut dipertanyakan Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Perubahan 2019. Ketua Fraksi PDIP melalui Karseno SH meminta penjelasan mengenai alokasi seluruh surplus untuk menutup belanja daerah.

Surplus pembiayaan untuk menutup defisit

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menjelaskan, surplus pembiayaan dipakai untuk menutup defisit yang terjadi karena kenaikan kebutuhan belanja tidak diimbangi peningkatan pendapatan. Penutupan defisit dilakukan melalui pembiayaan netto.

Menurut dia, sejumlah kebutuhan belanja prioritas mengalami kenaikan dalam rencana perubahan APBD 2019. Kebutuhan itu meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, honor guru wiyata bhakti, jaminan kesehatan masyarakat miskin, penanganan infrastruktur terdampak bencana, revitalisasi trotoar Jenderal Soedirman Timur, penataan alun-alun, serta penataan lingkungan gedung DPRD.

Belanja pegawai dan kontribusi BUMD

Dalam rapat yang sama, Fraksi PDIP juga menanyakan peran Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menyokong Pendapatan Asli Daerah. Pertanyaan itu disampaikan bersamaan dengan kenaikan belanja daerah dari Rp2,101 triliun menjadi Rp2,212 triliun.

Dyah menyebut kenaikan belanja tersebut salah satunya digunakan untuk memenuhi belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai. Alokasi itu berasal dari tunjangan sertifikasi dan tambahan penghasilan guru nonsertifikasi yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dana 2018 dan harus dianggarkan kembali pada perubahan APBD 2019.

Terkait kontribusi BUMD, Dyah mengatakan bagian laba selama lima tahun terakhir terus meningkat. Bagian laba BUMD tercatat Rp12,3 miliar pada 2015, Rp19,55 miliar pada 2018, dan Rp20,6 miliar pada 2019.

Pemerintah daerah, kata Dyah, berupaya meningkatkan bagian laba BUMD dengan memberikan tambahan modal kepada perusahaan yang kinerjanya meningkat. Kebijakan itu tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sementara BUMD yang belum berkontribusi maksimal menjadi perhatian pemerintah daerah.

Baca berita lain di Purbalingga